Merdeka.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj angkat bicara mengenai bursa calon Kepala Badan Intelejen Negara (BIN). Menurut dia, As’ad Said Ali adalah orang yang paling tepat menduduki posisi itu.

"Menurut saya tidak ada yang paling tepat jadi Kepala BIN selain Pak As’ad (Said Ali)," kata Said lewat siaran pers, Selasa (11/11). As'ad kini menjabat sebagai wakil ketua umum PBNU.

Said, yang pada Pilpres 2014 terang-terangan mendukung Prabowo Subianto ini, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih sosok yang tepat dan profesional untuk mengisi pos Kepala BIN. "Ini bukan urusan main-main," tambahnya.

Said menilai As’ad sudah memenuhi seluruh kriteria untuk menjadi Kepala BIN. Sebelum akhirnya pensiun dan mengabdikan dirinya di NU, kata Said, As’ad memiliki pengalaman panjang di dunia intelijen, baik di dalam maupun luar negeri.

"Pak As’ad lama bertugas di Timur Tengah, pernah jadi salah satu direktur di BIN di era Presiden Abdurrahman Wahid, kemudian jadi Wakil Kepala BIN di era Bu Mega (Megawati, Red). Pak As’ad adalah wakil kepala di tiga Kepala BIN berbeda, yaitu di saat kepalanya Pak Hendropriyono, Pak Syamsir, dan Pak Sutanto," urai Said.

Lebih jauh Said juga mengatakan, ancaman paling besar bagi bangsa Indonesia ke depan adalah radikalisme agama yang dalam praktiknya saat ini memunculkan ancaman perpecahan di tengah masyarakat. Radikalisme itu sendiri menurut Kang Said merupakan adopsi dari sejumlah negara di Timur Tengah.

"Dan bicara terorisme, Pak As’ad-lah yang paling paham seluk beluknya. Bagaimana mengatasinya dan bagaimana mencegahnya, Pak As’ad paham itu," tegas Kang Said.

Mengenai nada-nada sumbang yang mengaitkan As’ad Said Ali dengan pelanggaran HAM berat di Indonesia, Said meminta seluruh pihak menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. "Itu kan masih dugaan-dugaan, belum ada bukti nyatanya. Jangan sampai karena hanya dugaan nama baik orang tercemar," pungkasnya.

Nama As’ad Said Ali muncul sebagai salah satu kandidat Kepala BIN, yang pemilihannya merupakan hak prerogatif presiden. Beberapa saat lalu As’ad Said Ali sudah pernah dipanggil ke Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo.

Namun nama As'ad menjadi salah satu yang ditentang oleh aktivis HAM karena dituding terlibat dalam kasus pembunuhan Munir pada 2004. Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar meminta As'ad tidak perlu dipilih menjadi kepala BIN.