Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua MRP: Mayoritas Orang Papua Belum Punya e-KTP

Ketua MRP: Mayoritas Orang Papua Belum Punya e-KTP Majelis Rakyat Papua. ©2022 Merdeka.com/Lydia Fransisca

Merdeka.com - Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib menyebutkan, mayoritas orang asli Papua belum memiliki e-KTP. Hal tersebut disampaikan saat audiensi MRP dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (2/8).

"Yang akan ikut pemilu adalah rakyat Papua yang punya e-KTP. Sementara, mayoritas orang asli Papua belum memiliki e-KTP," kata Murib.

Oleh karena itu, dia meminta adanya ketegasan pemerintah, khususnya KPU RI untuk kepastian hukum agar orang-orang yang belum memiliki e-KTP ini agar dapat memilih pada saat pemilu.

Wakil Ketua MRP, Yoel Luiz Mulait juga menambahkan, hasil temuan MRP di Nabire hanya 6 persen yang memiliki e-KTP.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan, pihaknya akan berusaha sekuat mungkin untuk pemutakhiran daftar pemilih agar warga negara Indonesia di Papua dapat masuk dalam daftar pemilih.

"Nanti kami akan koordinasikan secara serius secara bertubi-tubi dengan pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri Kependudukan dan catatan sipil yang mengurusi database kependudukan rekam e-KTP," jelas Hasyim

Hasyim jug meminta RPM untuk bekerja sama untuk mendaftarkan masyarakat Papua kepada KPU kabupaten/kota bila ada yang belum masuk daftar pemilih.

(mdk/fik)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sepanjang 2023, 79 Orang Tewas & 84 Luka-Luka Akibat Ulah Keji KKB

Sepanjang 2023, 79 Orang Tewas & 84 Luka-Luka Akibat Ulah Keji KKB

Untuk lokasi aksi KKB mayoritas terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Yahukimo, Nduga, dan Pegunungan Bintang.

Baca Selengkapnya
PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika

PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika

Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.

Baca Selengkapnya
PP Pemuda Katolik: IKN Wajib Dilanjutkan

PP Pemuda Katolik: IKN Wajib Dilanjutkan

Pemuda Katolik melibatkan para cendekiawan dan akademisi Katolik untuk memproyeksikan hal-hal yang paling dibutuhkan Indonesia sekarang dan yang akan datang.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
PPP: Kekayaan Papua Jangan Hanya Untungkan Segelintir Orang, Tapi Tidak Bawa Kemakmuran Rakyat

PPP: Kekayaan Papua Jangan Hanya Untungkan Segelintir Orang, Tapi Tidak Bawa Kemakmuran Rakyat

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menggelar konsolidasi bersama kader dan Caleg di Nabire Papua.

Baca Selengkapnya
Ratusan PNS dan PPPK Dimutasi Jadi Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara

Ratusan PNS dan PPPK Dimutasi Jadi Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara

Setiap anggota PNS dan PPPK berpeluang dimutasi ke Otoritas IKN asal memenuhi kualifikasi tertentu.

Baca Selengkapnya
Timnas AMIN ingin Bawaslu Tindaklanjuti Putusan DKPP Terhadap Ketua KPU

Timnas AMIN ingin Bawaslu Tindaklanjuti Putusan DKPP Terhadap Ketua KPU

Pelanggaran terhadap enam anggota KPU lainnya ini dikarenakan menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
KPU Tunda Rekapitulasi Suara Provinsi Papua dan Papua Pegunungan, Ini Alasannya

KPU Tunda Rekapitulasi Suara Provinsi Papua dan Papua Pegunungan, Ini Alasannya

Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari mengungkapkan kendala tersebut sehubungan dengan adanya rekapitulasi pada tingkat kecamatan belum sepenuhnya rampung.

Baca Selengkapnya
4 Provinsi di Papua Belum Rekapitulasi Nasional, Begini Penjelasan KPU

4 Provinsi di Papua Belum Rekapitulasi Nasional, Begini Penjelasan KPU

KPU mengakui, sejumlah provinsi di Papua belum terjadwal untuk diplenokan dalam rapat rekapitulasi hasil Pemilu 2024 tingkat nasional.

Baca Selengkapnya
Peringatan Keras KPU: Jangan Pernah Potong Hak Petugas KPPS!

Peringatan Keras KPU: Jangan Pernah Potong Hak Petugas KPPS!

Dibutuhkan komitmen dari penyelenggara pemilu KPU kabupaten/kota untuk menjalani tugas sesuai aturan ketentuan yang berlaku,

Baca Selengkapnya