Ketua MRP: Mayoritas Orang Papua Belum Punya e-KTP
Merdeka.com - Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib menyebutkan, mayoritas orang asli Papua belum memiliki e-KTP. Hal tersebut disampaikan saat audiensi MRP dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (2/8).
"Yang akan ikut pemilu adalah rakyat Papua yang punya e-KTP. Sementara, mayoritas orang asli Papua belum memiliki e-KTP," kata Murib.
Oleh karena itu, dia meminta adanya ketegasan pemerintah, khususnya KPU RI untuk kepastian hukum agar orang-orang yang belum memiliki e-KTP ini agar dapat memilih pada saat pemilu.
Wakil Ketua MRP, Yoel Luiz Mulait juga menambahkan, hasil temuan MRP di Nabire hanya 6 persen yang memiliki e-KTP.
Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan, pihaknya akan berusaha sekuat mungkin untuk pemutakhiran daftar pemilih agar warga negara Indonesia di Papua dapat masuk dalam daftar pemilih.
"Nanti kami akan koordinasikan secara serius secara bertubi-tubi dengan pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri Kependudukan dan catatan sipil yang mengurusi database kependudukan rekam e-KTP," jelas Hasyim
Hasyim jug meminta RPM untuk bekerja sama untuk mendaftarkan masyarakat Papua kepada KPU kabupaten/kota bila ada yang belum masuk daftar pemilih.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sepanjang 2023, 79 Orang Tewas & 84 Luka-Luka Akibat Ulah Keji KKB
Untuk lokasi aksi KKB mayoritas terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Yahukimo, Nduga, dan Pegunungan Bintang.
Baca SelengkapnyaPKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika
Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.
Baca SelengkapnyaPP Pemuda Katolik: IKN Wajib Dilanjutkan
Pemuda Katolik melibatkan para cendekiawan dan akademisi Katolik untuk memproyeksikan hal-hal yang paling dibutuhkan Indonesia sekarang dan yang akan datang.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PPP: Kekayaan Papua Jangan Hanya Untungkan Segelintir Orang, Tapi Tidak Bawa Kemakmuran Rakyat
Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menggelar konsolidasi bersama kader dan Caleg di Nabire Papua.
Baca SelengkapnyaRatusan PNS dan PPPK Dimutasi Jadi Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara
Setiap anggota PNS dan PPPK berpeluang dimutasi ke Otoritas IKN asal memenuhi kualifikasi tertentu.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN ingin Bawaslu Tindaklanjuti Putusan DKPP Terhadap Ketua KPU
Pelanggaran terhadap enam anggota KPU lainnya ini dikarenakan menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKPU Tunda Rekapitulasi Suara Provinsi Papua dan Papua Pegunungan, Ini Alasannya
Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari mengungkapkan kendala tersebut sehubungan dengan adanya rekapitulasi pada tingkat kecamatan belum sepenuhnya rampung.
Baca Selengkapnya4 Provinsi di Papua Belum Rekapitulasi Nasional, Begini Penjelasan KPU
KPU mengakui, sejumlah provinsi di Papua belum terjadwal untuk diplenokan dalam rapat rekapitulasi hasil Pemilu 2024 tingkat nasional.
Baca SelengkapnyaPeringatan Keras KPU: Jangan Pernah Potong Hak Petugas KPPS!
Dibutuhkan komitmen dari penyelenggara pemilu KPU kabupaten/kota untuk menjalani tugas sesuai aturan ketentuan yang berlaku,
Baca Selengkapnya