Ketua MPR Bamsoet Dukung BPPT Kembangkan Fast Charging Station Kendaraan Listrik

merdeka.com Sekitar 2 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mendukung kinerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang pada tahun 2021 ini fokus menghasilkan berbagai prototype fast charging station. Antara lain, SONIK R2 untuk kendaraan listrik roda dua, dengan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) level 6, memiliki kemampuan melayani 2 motor listrik sekaligus. Ada juga prototype fast charging station untuk kendaraan listrik roda empat, SONIK AC, dengan TKT level 6, berdaya 22 KW arus bolak-balik.

"BPPT juga membangun Charging Station Management System (CSMS) berbasis web yang dapat digunakan untuk mengelola Charging Station BPPT Thamrin, B2TKE Puspitek, PT LEN Bandung, SPKLU MT Haryono, dan SPKLU Lenteng Agung. BPPT juga sedang mengembangkan CSMS mobile application untuk user berbasis android dan iOS. Serta melakukan kajian model bisnis serta kerjasama di bidang penerapan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) berkolaborasi dengan PT. Pertamina. Menunjukan bahwa bangsa Indonesia siap menyongsong era kendaraan listrik," ujar Bamsoet usai menerima Tim Kajian Charging Station Kendaraan Listrik BPPT, di Jakarta, Rabu (1/9/21).

ketua mpr bamsoet menerima tim kajian charging station kendaraan listrik bppt

Turut hadir jajaran Tim Kajian Charging Station Kendaraan Listrik BPPT, antara lain Suripto, Alkadri, Suhandojo, Supriyanto, dan Ari Marsudi.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, keseriusan Indonesia dalam menyongsong era kendaraan listrik juga terlihat dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL-BB) untuk transportasi jalan. Agar masyarakat semakin tertarik bermigrasi ke kendaraan listrik, salah satu kuncinya adalah pemerintah perlu memperbanyak pembangunan SPKLU, terutama di berbagai kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bali.

"Data Kementerian ESDM mencatat, hingga Agustus 2021 sudah mulai terbangun 147 SPKLU di 119 lokasi di berbagai wilayah Indonesia. Targetnya, pada tahun 2030 bisa terbangun 25 ribu unit SPKLU. Agar pembangunan SPKLU bisa cepat selesai, pemerintah harus mempercepat proses perizinannya, sehingga berbagai badan usaha bisa tertarik membuat lebih banyak SPKLU," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, dari hasil kajian BPPT, dengan beralih ke kendaraan listrik, Indonesia bisa menurunkan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 51 juta barel (8,8 juta kiloliter) pada tahun 2030 dan sebesar 373 juta barel (setara dengan 64 juta kiloliter) pada tahun 2050. Dengan asumsi nilai tukar rupiah sebesar Rp 15.000 per USD, maka potensi penghematan devisa dari penurunan impor bensin bisa mencapai 5,86 miliar USD atau sekitar 87,86 triliun rupiah pada tahun 2030 dan meningkat menjadi 82,20 miliar USD atau sekitar 1.232,93 triliun rupiah pada tahun 2050.

"Kementerian ESDM memprediksi potensi produksi mobil listrik di Indonesia tahun ini mencapai 125 ribu unit serta untuk kendaraan dua mencapai 1,34 juta unit. Pada tahun 2030, ditargetkan mencapai 2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik pada 2030. Dengan beralih ke kendaraan listrik, selain menghemat pengeluaran pribadi dan juga anggaran negara, masyarakat juga turut mensukseskan target pemerintah dalam menurunkan emisi karbon sebesar 29 persen pada 2030," pungkas Bamsoet.

(mdk/hhw)