Merdeka.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar geram dengan masih adanya pegawai Ditjen Pajak yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menilai persoalan korupsi di Ditjen Pajak sudah akut, sehingga perlu dipikirkan untuk mengalihkan sebagian wewenangnya ke pihak swasta.

"Kalau sudah demikian akut, mungkin perlu dipikir ulang apakah sebagian kewenangan pajak perlu dilakukan swasta," ujar Akil di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (15/5).

Akil mengatakan, sebagian wewenang terkait lembaga keuangan yang dilaksanakan swasta pernah terjadi di Indonesia. Dia mencontohkan dengan kasus Ditjen Bea Cukai.

"Dulu pernah terjadi wewenang Bea Cukai dilakukan oleh Sucofindo untuk melakukan audit di pelabuhan," kata Akil.

Selanjutnya, Akil mengatakan, pengalihan itu dapat dilakukan terutama pada bagian yang paling rawan korupsi. "Dirjen tetap ada. Bagian tertentu yang rawan korupsi seperti penentuan setoran pajak. Itu salah satu cara sampai terbenahinya sistem perpajakan, sampai munculnya trust pada Ditjen Pajak," pungkas dia.

Sebelumnya, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap dua orang pegawai Ditjen Pajak. Kedua orang itu bertugas di kantor Ditjen Pajak wilayah Jakarta Timur.