Ketua MK tanggapi desakan mundur: Saya enggak mau gaduh
Merdeka.com - Sebanyak 54 profesor dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga di Indonesia meminta Arief Hidayat mundur dari Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Desakan ini dilatarbelakangi adanya dua sanksi etik yang diberikan Dewan Etik MK kepada Arief Hidayat.
Arief Hidayat yang ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta selepas bertemu Presiden Jokowi, enggan berbicara banyak. Dia beralasan tidak ingin membuat kegaduhan di Tanah Air.
"Saya sudah katakan yang lalu, enggak akan komentar lagi. Saya enggak mau gaduh," ujar Arief, Selasa (13/3).
Mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini mengatakan, dirinya ingin fokus menangani sengketa hasil pilkada serentak 2018. Sehingga permintaan agar mundur dari jabatan Ketua MK tidak perlu ditanggapi.
"MK ini sekarang mau nangani pilkada. Kalau saya juga komentar, gaduh, enggak elok. Indonesia kalau selalu suuzon, gaduh, enggak bisa maju," ucap Arief.
"Mari kita melangkah ke depan dengan sebaik-baiknya," sambung dia.
Untuk diketahui, Dewan Etik MK menjatuhi dua sanksi kepada Arief Hidayat. Pertama sanksi terkait dengan lobi politik yang dilakukan Arief dengan sejumlah pimpinan Komisi III DPR di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta. Kedua, sanksi etik karena memberikan nota permohonan atau katebelece kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan Widyo Pramono agar memperlakukan khusus kepada keluarganya seorang jaksa yang bertugas di Trenggalek, Jawa Timur pada 2015.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mahfud Sepakat MK Larang Jadwal Pilkada 2024 Diubah: Bagus, Hentikan Langkah Jokowi Kendalikan Pilkada
Jokowi mengajukan ke MK agar jadwal Pilkada 2024 dimajukan September dengan alasan agar pelaksanannya mudah
Baca SelengkapnyaPersaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu
Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaIni Bunyi Putusan MK Soal Jadwal Pilkada yang Bikin Mahfud Lantang Hentikan Langkah Jokowi
MK berpendapat Pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Di Sidang Sengketa Pilpres, Mahfud Cerita MK Beberapa Negara Ini Berani Batalkan Hasil Pemilu Curang
Mahfud menjelaskan, MK sebenarnya bisa memberikan keputusan berani yaitu membatalkan hasil Pemilu curang.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Diseret Dalam Sidang Sengketa Pilpres, Istana Minta Pembuktian Tuduhan di MK
Pihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.
Baca SelengkapnyaIni Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI
Partai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaDi Sulteng, Jokowi Apresiasi Gebrakan Mentan Lakukan Percepatan Tanam Padi
Luas hamparan panen di Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa seluas 266 hektar.
Baca Selengkapnya