Merdeka.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden. Dalam kesempatan itu Akil curhat soal anggaran MK yang banyak dipotong oleh DPR.

"Anggaran kita dulu, tahun lalu Rp 270 miliar, dipotong sama DPR gara-gara mereka marah dulu jadi Rp 190 miliar, itu berjalan sekarang. Potong lagi Rp 20 miliar, tinggal Rp 170-an miliar. Sekarang ada program penghematan lagi sekitar Rp 8 miliar dipotong lagi," kata Akil di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/6).

Akil menjelaskan saat ini MK hanya mempunyai sekitar Rp 150 miliar dan itu pun harus dengan penghematan yang luar biasa. Kemungkinan MK akan berutang dan akan dibayar pada APBN tahun depan.

"Perkara harus jalan, tidak mungkin tidak sidang karena tidak ada anggaran, satu bulan itu maksimum 23 perkara putus (sesuai anggaran yang ada). Kalau mau putus 40 perkara satu bulan, ya jatuhnya anggaran Agustus sudah habis," ujarnya.

Dirinya berharap DPR akan menambah anggaran MK setidaknya Rp 47 miliar. Sebab, tahun depan Indonesia akan menyelenggarakan Pemilu.

"Pagu indikatifnya itu Rp 192 miliar. Tarolah misalnya jadinya Rp 180 miliar, misalnya yang disetujui DPR nanti itu yang ditambah Rp 47 miliar tadi," imbuhnya.

Akil menjelaskan apabila anggaran yang ada terus dipaksakan seperti sekarang ini, maka MK harus melakukan penghematan. Salah satunya adalah dengan mengurangi sosialisasi kepada partai peserta Pemilu.

"Sangat penting (sosialisasi), tapi duitnya enggak ada bagaimana? Makanya saya bilang ke DPR waktu konsultasi, saya bilang, ini nanti sengketa-sengketa di MK ini gara-gara bapak-bapak juga (DPR)," tegasnya.