Merdeka.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad meluruskan pandangan sebagian kalangan yang membedakan uang terima kasih dengan gratifikasi. Dia menegaskan keduanya tidak berbeda.

"Kepada pejabat negara, tidak usahlah mencoba-coba menerimanya, walaupun namanya uang terima kasih. Tidak perlu berterima kasih," kata Abraham pada konferensi pers Workshop 'Memperkuat Integritas melalui Kemitraan antara Sektor Publik dan Swasta dalam Mencegah Uang Pelicin dan Gratifikasi' di Santika Premiere Dyandra Hotel and Convention, Medan, Senin (24/6).

Intinya, semua pihak diingatkan untuk tidak mengambil yang bukan haknya. Jika uang terima kasih atau gratifikasi itu tetap diambil, menurut Abraham, tetap saja merupakan tindak pidana korupsi. "Tidak usahlah masuk wilayah abu-abu. Kalau bukan hak kita, jangan diambil. Kalau ambil yang bukan hak kita, itu korup namanya," tegasnya lagi.

Pemberian gratifikasi dan uang pelicin menjadi pembahasan utama dalam workshop yang digelar dalam rangkaian agenda Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Anti-Corruption and Transparency Working Group (ACT-WG) ini.

Kegiatan ini diikuti peserta Senior Officials Meeting and Related Meetings APEC, penyelenggara negara, akademisi, CSO, praktisi hukum, narasumber pakar, serta para CEO dari perusahaan multinasional, nasional dan BUMN.

Abraham Samad memaparkan workshop ini digelar karena KPK memandang penting peran sektor swasta dalam upaya pemberantasan korupsi. Terlebih selama ini, sektor swastalah yang paling berperan dalam pemberian uang pelicin. "Kita melibatkan sektor swasta agar cita-cita kita memberantas korupsi bisa berjalan lebih cepat," ucapnya.

Dia memaparkan, sudah ada komitmen bersama antara pihak swasta yang ikut workshop ini untuk membangun gerakan pemberantasan penyuapan. Pihak atasan memastikan tidak akan menyuruh bawahannya melakukan korupsi, kecurangan, gratifikasi dan pemberian uang pelicin.

"Swasta harus bisa melakukan pengawasan internal demi terbentuknya code of conduct agar tercapai bisnis yang fair. Jika tidak dikendalikan, saya khawatir akan muncul praktik bisnis yang tidak fair serta ekonomi biaya tinggi," jelas Abraham.