Merdeka.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, dengan tegas menyatakan tidak akan mundur untuk meminjam Rutan Guntur Pomdam Jaya dari pihak TNI. Apalagi, kedua belah pihak sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU).

"Siapa pun tidak bisa memaksa KPK membatalkan MoU. Saya tidak akan mundur selangkah pun untuk membatalkan MoU yang sudah saya tandatangani dengan TNI," tegas Abraham kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (19/9).

Selain itu, Abraham membantah jika kerjasama rutan itu khusus disediakan untuk tahanan koruptor kelas kakap dan pelaku korupsi simulator SIM di Korlantas Polri. Lebih penting dari itu, refungsi rutan untuk memanfaatkan aset negara yang terbengkalai.

Abraham membantah jika MoU dengan TNI baru dilakukan. Dirinya hanya melanjutkan nota kesepahaman dari pemimpin sebelumnya. "Ini harus beres ya, jangan sampai ada kesan MoU dibangun karena ada masalah," kata Abraham.