Ketua KPK ngaku diminta DPR tak banyak omong soal Century
Merdeka.com - Ketua KPK Abraham Samad mengaku diminta Timwas Century DPR tidak membuka hasil rapat tertutup kasus Century hari ini. Dalam rapat ini, KPK menjelaskan soal penggeledahan Bank Indonesia dan pemeriksaan Sri Mulyani.
Menurutnya, Timwas meminta agar KPK tidak mengungkap segala hal yang terlalu jauh kepada publik. Dia pun meminta agar hasil rapat dijelaskan kepada Timwas DPR.
"DPR meminta kita tidak membuka hal-hal yang dianggap terlalu luas, silakan tanya ke Timwas, ada kesepakatan dengan Timwas agar kita enggak beri penjelasan secara utuh," jelas Abraham usai menghadiri rapat bersama Timwas Century di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/7).
Menurutnya, dalam pertemuan yang berlangsung selama tiga jam itu, KPK membeberkan secara makro penyitaan di Bank Indonesia dan pemeriksaan Sri Mulyani di Amerika.
"Sudah disampaikan masalah penyitaan, tapi diminta enggak beri penjelasan secara utuh. Silakan tanya ke Timwas, soal SMI (Sri Mulyani Indrawati) sudah dibuka tadi," tegas dia.
Terkait dengan belum ditahannya dua tersangka Century yakni Siti Fajriyah dan Budi Mulya, Abraham mengatakan KPK masih butuh melengkapi berkas perkara.
"Budi Mulya dan SF, belum ditahan karena berkas belum lengkap, bukan buktinya yang belum lengkap. Bukti sudah," tandasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaPimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaDigugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Prabowo Tepis Serangan Anies: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR
Prabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.
Baca SelengkapnyaDPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT
Akibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).
Baca SelengkapnyaEmil Dardak Tegaskan Pencalonan Gibran Tidak Terkait Putusan DKPP
Apa yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
Baca Selengkapnya8 Anggota DPR RI Fraksi PKB Sudah Tanda Tangan Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024
8 anggota DPR fraksi PKB yang menandatangani usulan hak angket kecurangan pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri
Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN ingin Bawaslu Tindaklanjuti Putusan DKPP Terhadap Ketua KPU
Pelanggaran terhadap enam anggota KPU lainnya ini dikarenakan menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya