Ketua KPK ke Kepala Daerah di Jatim: Saya Ingatkan, Hilangkan Uang Ketok Palu
Merdeka.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, mengaku tidak senang masih kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan. Hal tersebut disampaikan di hadapan para kepala daerah di Jawa Timur, dalam rapat koordinasi dan sinergi penyelenggaraan pemerintahan Pemprov Jatim.
Dalam sambutannya, Firli heran saat ini masih ada kepala daerah yang berani main-main dalam proyek pengadaan barang dan jasa di wilayahnya. Padahal, lembaga anti rasuah tidak pernah berhenti mensosialisasikan upaya-upaya pencegahan.
"Saya ini tidak happy kalau masih saja ada kepala daerah yang tertangkap tangan (korupsi)," ujarnya, Kamis (9/1).
Dia menegaskan jangan sampai para kepala daerah ini menjadi catatan sejarah terkait dengan tindak pidana korupsi. Sebab, tindakan korup justru akan menghancurkan pribadi kepala daerah sampai keluarganya.
"Saya pernah bertemu dengan keluarga tersangka korupsi. Apa yang terjadi, anaknya tidak mau kuliah lagi, tidak keluar rumah, tidak bergaul dengan temannya dan mengalami depresi. Jadi dampaknya sangat luar biasa," tegasnya.
Tidak hanya itu, dia juga sempat menyindir tradisi uang ketok palu dalam hal pengesahan APBD. Menurutnya, praktik-praktik tersebut masih terjadi di sejumlah provinsi di Indonesia. Namun dia berharap agar hal tersebut tidak terjadi di provinsi Jatim.
"Saya ingatkan, jangan sampai seperti itu ya. Hilangkan itu uang ketok palu. Semuanya harus transparan dan jangan sampai ada deal-deal tertentu," pesannya.
Diketahui, kedatangan Firli ini tepat sehari setelah OTT dan penetapan status tersangka pada Bupati Sidoarjo Syaiful Ilah dan 5 orang lainnya. Bupati Sidoarjo, disangkakan terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Terseret Skandal Pungli, Segini Harta Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi
Skandal pungli di Rutan KPK itu diduga melibatkan 93 pegawai.
Baca SelengkapnyaJurus Jitu KPK Cegah Politik Uang di Pemilu 2024, Gaungkan 'Hajar Serangan Fajar'
KPK turut bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menjalankan aplikasi JAGA Pemilu.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu
Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca SelengkapnyaTerbukti Pindahkan Perolehan Suara Caleg, Dua Petugas PPK di Lumajang Hanya Diberi Peringatan Keras
Dua petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Lumajang terbukti memindahkan suara caleg. Mereka hanya dijatuhi sanksi peringatan keras.
Baca SelengkapnyaKlarifikasi Kepala Puskesmas di Palembang soal Aturan Pegawai Wanita Dilarang Hamil Hingga Tahan Uang JKN
MG menyebut permasalahannya dianggap selesai karena hanya terjadi miskomunikasi.
Baca SelengkapnyaDewas Nyatakan 12 Pegawai KPK Terbukti Pungli di Rutan Koruptor, Uang Diterima Capai Ratusan Juta
Dewas KPK menyatakan 12 pegawai KPK bersalah terkait pungli di rutan KPK.
Baca SelengkapnyaDipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaKPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Selengkapnya