Merdeka.com - Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman, mengakui jika dirinya memiliki kantor pengacara. Namun, dirinya membantah masih praktek sebagai advokat.

"Anggota Dewan itu boleh memiliki kantor hukum karena itu hak privat," katanya di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, (8/3).

Menurutnya, anggota DPR boleh saja memiliki kantor pengacara, asalkan tidak praktek sebagai advokat. Selain itu, kantor pengacara bukanlah lembaga pemerintah.

"Yang tidak boleh adalah melakukan praktek sebagai advokat," katanya. "Jadi pemilik itu boleh. Kantor hukum itu bukan lembaga pemerintah. Siapa yang bilang nggak boleh," tegas Benny.

Sebelumnya, Kelompok Kerja 50 dan Tim Advokasi Legislator Bersih melaporkan empat anggota Dewan dari Komisi III ke Badan Kehormatan DPR. Hal ini terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik anggota DPR, dengan menjalankan, atau memiliki kantor pengacara.

Empat anggota Komisi III itu adalah, Nudirman Munir dengan kantor pengacara Nudirman Munir & Associate Law Farm, Benny K Harman dengan kantor pengacara Law Office A Hakim G Nusantara, Harman & Partner, Trimedya Panjaitan dengan Kantor Law Office Trimedia Panjaitan & Associates, dan Ruhut Sitompul dengan kantor pengacara Ruhut Sitompul & Associates.