Ketua Komisi I DPRD Banten: Tak mau mundur, Atut tak punya moral
Merdeka.com - Ratu Atut Chosiyah sudah hampir dua bulan lamanya mendekam di Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur. Hingga kini Atut masih menjabat sebagai gubernur Banten.
Ketua Komisi I DPRD Banten dari Fraksi PDIP Agus Wisass menilai, sikap itu menjadi bukti Atut tidak sayang pada masyarakat Banten. Sebab hingga kini Atut tak juga mundur dari posisinya dan memimpin Banten dari balik jeruji.
"Undang-undang No 32 itu memang mengatakan sebelum terdakwa dia tidak bisa berhenti, tetapi harus dipahami Undang-undang No 32 itu berazaskan moral dan etika. Moral dan etika itu artinya dikembalikan ke yang bersangkutan masing masing. Yang bersangkutan tidak mempunyai moral dan etika tidak sayang dengan rakyat banten, harusnya legowo mundur," ujar Agus Wisass, Jumat (14/3).
Agus meminta anggota DPRD Banten penerima mobil mewah dari adik Atur, Tubagus Chaeri Wardana , mundur dari jabatannya. Sebab, mereka telah mengkhianati amanat rakyat.
Apalagi, kebanyakan dari mereka mencalonkan kembali menjadi caleg pada Pemilu 2014 ini.
"Seperti hal sekarang kalau ada caleg terindikasi ya mundur sudahlah ngapain, malu. Di luar sana orang Banten miskin-miskin yang makan saja susah pengangguran saja banyak, kok dia enak-enakan nikmati duit korupsi," katanya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sosok Ratna Ani Lestari, Bupati Perempuan Pertama Banyuwangi yang Memutuskan Berhenti dari Dunia Politik
Selama menjadi bupati, ia diterjang cobaan besar akibat melanjutkan program bupati pendahulunya yang bermasalah
Baca SelengkapnyaKabar Duka Cita, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting Meninggal Dunia Usai Pingsan di Ruangan Kerja
Baskami Ginting lahir 14 Desember 1959 adalah seorang politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Baca SelengkapnyaPidato Penutup Cak Imin: Tobat Dimulai dari Etika, Jangan Ugal-ugalan dan Mengangkangi Aturan
Pidato Penutup Cak Imin: Tobat Dimulai dari Etika, Jangan Ugal-ugalan dan Mengangkangi Aturan
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini
BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca SelengkapnyaMentan Sentil Dirut Bulog: Jangan Terlalu Bersemangat Impor Daging Kerbau, tapi Lupa Serap Gabah dan Jagung Petani
Saat ini, Kementan tengah fokus pada pemenuhan pangan dalam negeri untuk menekan kebijakan impor. Dua di antara komoditas jagung dan padi.
Baca SelengkapnyaPTUN Jakarta Tolak Gugatan TPDI soal Kasus Dugaan Politik Dinasti Jokowi
Penggugat belum menempuh upaya administratif yang diwajibkan peraturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaRektor Mundur, Kejati Pastikan Kasus Dugaan Korupsi di UNS Tetapi Diselidiki Sambil Tunggu Hasil BPKP
Pemeriksaan BPKP untuk mengaudit, investigasi atau mengetahui berapa besar kerugian.
Baca SelengkapnyaDi Sulteng, Jokowi Apresiasi Gebrakan Mentan Lakukan Percepatan Tanam Padi
Luas hamparan panen di Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa seluas 266 hektar.
Baca SelengkapnyaKritik Jokowi, Ketua BEM KM UGM Pastikan Tidak Ada Muatan Politik Praktis
BEM KM UGM telah membuat kajian setebal 300 halaman yang berisikan isu-isu komprehensif.
Baca Selengkapnya