Merdeka.com - Ketua DPRD Jawa Tengah Murdoko terancam hukuman 20 tahun penjara terkait kasus penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal, Jawa Tengah tahun 2003-2004. Jaksa KPK menilai Murdoko telah merugikan negara sebesar Rp 4,750 miliar.

"Perbuatan terdakwa sekurang-kurangnya memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara sebesar Rp 4,750 M. Diancam pidana pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP," ujar Jaksa Siswanto, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (6/8).

Menurut Siswanto, Murdoko bersama-sama Hendy Boedoro Mantan Bupati Kendal dan juga merupakan adik kandung Murdoko, ikut menikmati dana APBD Kendal senilai Rp 3 miliar pada Mei 2003 untuk kepentingan pribadi. Dana kas daerah yang dikorupsi berasal dari pos dana tak terduga dan dana alokasi umum.

Saat itu, lanjut Siswanto, Hendy memerintahkan mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kendal, Warsa Susilo memindahkan sebagian kas daerah kendal atas nama Dana Alokasi Umum (DAU) pada BPD Jateng cab. Kendal atau BNI '46 Jawa Tengah.

"Dengan alasan seolah-olah menambah APBD dari bunga deposito. Padahal bertujuan agar Hendy dengan mudah gunakan DAU tanpa surat," terang Jaksa Siswoyo.

Kemudian, Warsa memerintahkan Sri Hapsari untuk membuat surat pemindahan dana dan membuat rekening pada BNI '46 Cabang Karang Ayu. Tercatat dalam dakwaan tanggal 3 April 2003 dalam rekening tersebut disetor uang sebsar Rp 5 m dan 17 April 2003 sebesar Rp 25 m. "Terdakwa sudah tahu dana di simpan dalam cabang Karang Ayu. Saat bertemu dengan terdakwa di rumahnya, terdakwa kemudian menyampaikan keinginan untuk gunakan dana kas daerah," ujar Jaksa Siswanto.

"Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau koorporasi,menyalahgunakan wewenang yaitu menyalahgunakan kewenangan pada Hendi dan warsa dalam penggunaan DAU Kendal 2003 dan dana yang berasal dari pinjaman kabupaten Kendal 2003," imbuhnya. Atas hal itu, Murdoko juga dijerat dengan pasal 3 jo pasal 18 uu tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Menanggapi hal ini, Murdoko mengajukan keberatannya terhadap dakwaan Jaksa. "Ada beberapa yang keberatan tapi saya serahkan pada penasihat hukum saya," ujar Murdoko yang mengenakan batik bercorak hitam merah itu.

Sementara penasihat hukum Murdoko, Sugeng Teguh Santoso meminta waktu kepada Majelis Hakim Tipikor selama satu minggu untuk mengajukan keberatan yang akan dilayangkan dalam sidang selanjutnya. "Sidang dilanjutkan pada Hari Senin tanggal 13 Agustus 2012," ujar ketua majelis hakim Marsudin Nainggolan menutup sidang.