Merdeka.com - Siang tadi Ketua DPR Setya Novanto menyambangi kantor Menko Polhukam Luhut Panjaitan. Isi pembicaraannya mengenai revisi Undang Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belakangan ini menyedot perhatian publik.

"Hari ini Menko Polhukam melakukan rapat dengan pimpinan DPR dan tadi juga dilaporkan dalam rapat sidang terbatas, materinya tentunya mereka lah atau Menko Polhukam yang memahami," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana, Jakarta, Jumat (12/10).

Saat dikonfirmasi, Luhut mengakui baru saja bertemu dengan pimpinan DPR. Ada empat pokok yang harus dicermati dalam revisi UU KPK. Pertama menyangkut kewenangan KPK menerbitkan SP3 atau menghentikan penyidikan.

"Tadi kita menunggu dari KPK atau DPR, apa format soal revisi UU KPK itu. Setahu saya belum ada yang resmi," kata Luhut.

Luhut menambahkan, SP3 diperlukan KPK agar tidak melanggar hak asasi manusia (HAM). Dia mencontohkan, SP3 diperlukan jika tersangka meninggal atau terkena stroke tetapi perkaranya masih diselidiki KPK.

"Kita mau buat pendulum ini supaya di tengah-tengah. Jangan kita punya satu organisasi yang ekstrem," tegasnya.

Kedua, dibutuhkan lembaga pengawas untuk memantau kinerja KPK. Lembaga pengawas tersebut akan ditunjuk pemerintah dan diisi orang kredibel.

Ketiga masalah penyadapan. Menurutnya, ini bisa dilakukan setelah ada alat bukti bahwa terduga benar-benar terlibat korupsi.

"Setelah itu dilakukan penyadapan dengan izin tim pengawas. Sehingga tidak semena-mena, atau hal di luar kontrol," jelas Luhut.

Point keempat, kata Luhut, soal penyidik independen. Usulan itu dianggap penting dan perlu dicoba sepanjang memenuhi kualifikasi.

"Arahan presiden, presiden tidak mau ada pelemahan KPK. Presiden minta KPK tetap minta KPK itu sebagai badan yang bisa melakukan penindakan korupsi yang kuat," ucapnya.