Merdeka.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie ikut bicara soal kontroversi Peraturan Pemerintah (PP) No 99 Tahun 2012. PP tersebut mengatur mengenai pengetatan remisi untuk narapidana korupsi, narkoba dan terorisme.

Menurut Marzuki, PP tersebut merupakan aturan lanjutan dari undang-undang yang bersifat umum. Dari PP tersebut kemudian diperjelas kembali melalui surat keputusan atau surat edaran.

"Iya, PP itu mengatur undang-undang. Jadi ada undang-undang yang sifatnya petunjuk umum, lalu diperjelas dalam bentuk peraturan pemerintah, lalu ditegaskan lagi dalam bentuk surat keputusan atau surat edaran dari pada kementerian," papar Marzuki usai buka bersama SBY di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra III, Jakarta, Senin (15/7).

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menyerahkan kepada Mahkamah Agung untuk menerjemahkan isi dari PP 99 Tahun 2012 itu. Sehingga, dapat diketahui apakah bertentangan dengan undang-undang di atasnya atau tidak.

"Nah apakah PP itu bertentangan dengan undang-undang atau tidak? Biarkanlah MA yang melakukan judisial untuk mengambil keputusan. Kalau PP itu bertentangan dengan undang-undang, tentu harus dibatalkan," lanjutnya.

Dalam konteks penegakan hukum, pemerintah tidak boleh melakukan pelanggaran dengan membuat PP yang bertentangan dengan uncang-undang. Sehingga, lebih tepat jika peninjauan kembali itu diserahkan langsung melalui MA selaku lembaga yang berwenang.

"Kalau kita mau merubah undang-undang silakan saja. Tetapi jangan sampai undang-undang dilanggar oleh PP, itu tidak baik. Makanya silakan saja, judisial review PP itu di MA," tandasnya.