Ketua DPP NasDem Siti Nurbaya diwawancarai Jokowi di Istana
Merdeka.com - Ketua DPP Partai NasDem Siti Nurbaya Bakar dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana Negara, Jakarta. Ditemui usai keluar Istana, Siti mengungkapkan pertemuan dengan Jokowi membicarakan tentang masalah sektor sumber daya alam.
"Bicara tentang sumber daya alam, kemudian bicara tentang tumpang tindih perizinan. Bicara tentang pelayanan yang baik dalam kaitan dengan sumber daya alam," kata Siti di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/10).
Selama pertemuan berlangsung, Siti mengaku tidak membahas atau ditawari jadi menteri Jokowi. Kendati demikian, Siti bersedia jika nantinya ditunjuk sebagai menteri Jokowi.
"Kalau kader diperintah ya harus siap," tegasnya.
Selain membicarakan soal pengelolaan SDA, Siti dengan Jokowi juga membahas kultur birokrasi termasuk di dalamnya pembenahan organisasi di tingkat pusat dengan daerah.
Menurut Siti, diskusi dirinya dengan Jokowi dinilai sebagai sebuah perspektif untuk pemerintahan Jokowi ke depan. Jokowi juga lebih banyak memberikan arahan selama pertemuan.
"Justru banyakan arahan dari beliau, saya menginformasikan. Artinya, saya ditanya bagaimana terkait soal-soal SDA, lingkungan, saya sekolahnya di mana," kata Siti mengakhiri wawancara.
Sebelumnya, Siti digadang-gadang sebagai kandidat terkuat masuk kabinet Jokowi. Pengalamannya di pemerintahan tak diragukan lagi. Sebelum bergabung dengan NasDem, Siti Nurbaya adalah Sekjen DPD selama hampir 7 tahun.
Doktor lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) ini juga pernah menjadi Sekjen Depdagri (sekarang Kemendagri) pada masa era Hari Sabarno dan Surjadi Soedirdja.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Taufik mengingatkan kepada masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan kemampuan mengatasi permasalahan bangsa.
Baca SelengkapnyaBelum diketahui apa pembicaraan antara Surya dengan Jokowi dalam pertemuan itu.
Baca SelengkapnyaMenurut Sudirman, seluruh elemen bangsa di tanah air tengah menunggu sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas hal tersebut.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, semua menteri bahkan presiden boleh berkampanye atau mendukung salah satu kandidat pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaNasDem juga menolak pemilihan Gubernur DKI dilakukan oleh Presiden.
Baca SelengkapnyaAHY, menilai bergabungnya Partai Demokrat kembali ke pemerintahan sebagai bentuk amanah.
Baca SelengkapnyaSalah satu pasal yang akan dibahas adalah masa bakti kepala desa menjadi 8 tahun untuk satu periode.
Baca SelengkapnyaHasto justru menyindir soal konstitusi dan demokrasi yang dirampas.
Baca SelengkapnyaMenurut Djarot, DPP PDIP menghormati itu. Djarot optimistis PDIP masih memiliki banyak kader yang loyal.
Baca Selengkapnya