Ketua DPP Demokrat sebut Jokowi boleh naikkan BBM, SBY tidak
Merdeka.com - Ketua DPP Partai Demokrat, Achsanul Qosasi mengatakan, Partai Demokrat siap mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla apabila hendak membatasi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di awal masa pemerintahannya.
"Demokrat setuju kenaikan (harga BBM Subsidi), kalau Pak Jokowi mau kenaikan," kata Achsanul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/8).
Achsanul mengatakan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2015 menitikberatkan pada tiga hal yakni kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Ketiga fokus tersebut membutuhkan dana yang cukup besar. Oleh sebab itu, alokasi dana untuk subsidi bisa dialihkan ke tiga sektor tersebut.
"(RAPBN) Didesain mendukung kampanye terpilih. Kesehatan, Indonesia Sehat. Pendidikan, Indonesia Pintar, infrastruktur, (itu) termasuk program Pak Jokowi," ungkap Achsanul.
Di masa transisi pemerintahan ini, lanjut Achsanul, pemerintahan SBY tidak diperkenankan mengambil kebijakan strategis, salah satunya adalah mengurangi subsidi BBM. Oleh sebab itu, Presiden terpilih Joko Widodo bisa mengikuti jejak Presiden SBY yang memberlakukan pengurangan subsidi BBM di awal pemerintahannya.
"Bahwa pemerintah sekarang tidak boleh mengambil kebijakan strategis. SBY dulu 3 bulan setelah menjabat langsung naik BBM," ujar Achsanul.
Namun, pengurangan subsidi BBM harus diiringi dengan kompensasi langsung, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), namun dikemas dengan cara yang berbeda, mengingat Jokowi-JK diusung oleh PDIP yang dinilai anti terhadap program BLT.
"Nanti dibarengi, subsidi 2015, subsidi langsung ke orang bukan barang, subsidi pupuk enggak ada langsung ke orang, itu penyeimbang. PDIP anti BLT," tutur Achsanul.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pesan SBY untuk AHY: Kesempatan Demokrat Sukseskan Pemerintahan Jokowi
SBY meminta AHY untuk bisa menjalin komunikasi dengan baik dengan pemimpin lintas sektor.
Baca SelengkapnyaRespons Santai AHY saat Demokrat Dapat Banyak Nyinyiran Usai Gabung Pemerintahan Jokowi
AHY, menilai bergabungnya Partai Demokrat kembali ke pemerintahan sebagai bentuk amanah.
Baca SelengkapnyaJokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK
Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Mau Jadi Jembatan Parpol, PDIP Singgung Demokrasi Turun ke Titik Nadir
Hasto menegaskan, Pemilu 2024 belum selesai. Saat ini, proses rekapitulasi suara masih dilakukan secara berjenjang.
Baca SelengkapnyaBeda Pendapat dengan Ahok, JK: Jokowi Paling Hebat Kerjanya Blusukan
Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok menyebut, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa kerja.
Baca SelengkapnyaJokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD
Alasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.
Baca SelengkapnyaAHY Mengaku Diminta Prabowo Siapkan Kader Terbaik Demokrat untuk Bantu Pemerintahan Mendatang
Posisi Partai Demokrat di pemerintahan saat ini diharapkan AHY mampu membantu kabinet Prabowo-Gibran ke depan.
Baca SelengkapnyaJokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya
Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca SelengkapnyaJokowi Anggap Petisi UGM dan UII Bagian Demokrasi: Setiap Orang Boleh Berpendapat
Jokowi menuturkan, setiap masyarakat Indonesia bebas berpendapat.
Baca Selengkapnya