Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Palembang harus mengambil alih rekapitulasi surat suara di Kecamatan Ilir Barat I Palembang. Pasalnya, Ketua Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) Muhammad Izhar dan sejumlah anggota PPK di kecamatan itu dinonaktifkan setelah tertangkap tangan merekap hasil pemilihan legislatif (Pileg) 9 April di hotel beberapa waktu yang lalu.

Komisioner KPU Palembang Divisi Sosialisasi dan Pengembangan SDM, Syarifudin menegaskan, keputusan tersebut berdasarkan rapat pleno KPU Palembang beberapa hari terakhir agar pelaksanaan rekapitulasi suara tidak terkendala.

Rekapitulasi ini akan dilakukan besok, Kamis (17/6) pukul 14.00 WIB. Adapun petugas yang diturunkan langsung dari jajaran komisioner KPU setempat. Seperti Abdul Karim Nasution (Ketua KPU Palembang) dan Firamon Syakti (Divisi Teknis Penyelenggaraan).

"Insya Allah besok digelar rekapitulasi suara di Kecamatan Ilir Barat I. Kami langsung ambil alih karena Ketua dan Anggota PPK-nya sudah dinonaktifkan," ungkap Syarifudin kepada merdeka.com, Rabu (16/4).

Dikatakannya, pengambilalihan rekapitulasi suara ini untuk membantu dua anggota PPK Ilir Barat I yang masih tersisa karena tidak melakukan pelanggaran Pileg, yakni Nanda Widiawati dan Riske Handayani. Dua nama ini masih tetap diberikan wewenang menjalankan tugasnya seperti biasa.

"Karena waktu pergantian sudah mepet, kami langsung mengambil keputusan untuk membantu perekapan," kata dia.

Seperti diketahui kasus rekapitulasi suara PPK di hotel tersebut terjadi saat Panwaslu Palembang mendapati informasi akan terjadi kecurangan untuk mengubah suara dalam format C1. Kemudian pada 10 April 2014 sekitar pukul 19.30 WIB petugas dari Gakkumdu Kota Palembang melakukan sidak dan ditemukan oknum petugas PPK dan PPS Ilir Barat I berada di kamar 116 Hotel Aryaduta Palembang beserta format C1 asli.

Kamar hotel tersebut ternyata disewa seorang Caleg dari Partai Demokrat. Panwaslu Kota Palembang pun menyita setengah karung format C1. Hasil pendalaman atas kasus tersebut di Gakkumdu ada percobaan untuk melakukan manipulasi hasil suara yang dilakukan oknum petugas PPK dan PPS.

Dalam kasus tersebut ada 11 orang yang terlibat di antaranya Anton Nurdin Caleg DPRD Kota Palembang dari Partai Demokrat, M Izhar selaku Ketua PPK Ilir Barat I, Darmansyah PPS Demang lebar Daun, Mattahan anggota PPK Ilir I, Sunario anggota PPK Ilir Barat I, leddy Ismed PPS Bukit lama, Supardi Hapis PPS 26 Ilir, Darmadi PPS Bukit Lama, Al Buchari PPS Siring Agung, Wawan Kurniadi dan Hestie Cutrya selaku operator.