Ketika Rano lawan Jokowi soal sodetan Ciliwung-Cisadane

Merdeka.com - Banjir di Jakarta bukan cuma urusan Gubernur Jokowi saja. Koordinasi lintas daerah diperlukan, terutama dengan pemilik daerah yang menjadi hulu Sungai Ciliwung. Upaya itu sebenarnya sudah lama dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelum Jokowi. Namun langkah konkretnya sampai sekarang tidak ada. Sayangnya, saat tindakan mengatasi banjir akan dilakukan, masih saja ada penolakan.

Awal pekan lalu, Jokowi dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menggelar pertemuan dengan perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan sejumlah kepala daerah kota/kabupaten Bogor, Depok, Bekasi, di Posko Pemantauan Banjir Ciliwung, Bendung Katulampa, Kota Bogor, Jawa Barat.

Beberapa hasil disepakati seperti pembangunan Waduk Sukamahi dan Ciawi yang akan dimulai pada 2015. Selain itu, Jokowi dan Aher juga sepakat akan membuat sodetan dari Kali Ciliwung ke Kali Cisadane.

"Membuat sodetan Ciliwung ke BKT dan ke Cisadane. Revitalisasi di situ sebelum ke Jakarta, normalisasi Ciliwung dan Cisadane," kata Aher di lokasi, Senin (20/1).

Sayangnya, terkait sodetan Ciliwung-Cisadane ini mendapat penolakan dari Wali Kota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah. Merasa tidak dilibatkan dan diajak bicara, pembangunan sodetan tersebut akan mengancam Kota Tangerang karena banjir di Jakarta akan dialihkan ke Tangerang. Empat kecamatan di Kota Tangerang yang dialiri Sungai Cisadane, yakni; Karawaci, Cibodas, Jatiuwung dan Periuk dipastikan akan banjir.

"Tak hanya sejumlah kecamatan di Kota Tangerang yang terkena imbas banjir tetapi juga wilayah di Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan," ujar Arief.

Arief meminta rencana itu tidak dilanjutkan dan dicari solusi lain. "Jangan sampai solusinya hanya memindahkan banjir dari Jakarta ke Tangerang. Perlu alternatif lainnya dengan kajian bersama-sama," katanya.

Sikap Arief itu didukung oleh Wagub Banten Rano Karno. "Saya dengar ini perencanaan lama, yang waktu itu sudah dibatalkan, sekarang timbul lagi wacana ini, sehingga dengar kembali Bupati dengan Wali Kota Tangerang keberatan karena memang Provinsi Banten pun tidak mendukung perencanaan ini, kalau memang merugikan kami. Nah itulah kita perlu duduk bersama, kita lihatlah sekarang kondisi Sungai Cisadane di sini, normalisasi belum dilakukan sekian tahun," ujar Rano Karno, Rabu (22/1) kemarin.

Topik pilihan: Banjir Jakarta | Kemacetan Jakarta

Menurut Rano Karno, penolakan tersebut juga karena Cisadane mengalami pendangkalan serta harus dinormalisasi terlebih dahulu sebelum dilakukan sodetan Ciliwung-Cisadane.

"Realitanya Sungai Cisadane ini debit airnya sudah tinggi. Sebenarnya kita mau DKI jangan hanya membuat sodetan, tapi jalurnya tidak dipersiapkan. Cisadane harus dinormalisasi dulu untuk antisipasi agar sungai ini siap," katanya.

Rano juga menyatakan, bahwa pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran dalam mengatasi bencana, sehingga pemerintah pusat juga wajib membantu. "Kabupaten dan Kota pasti saja memiliki keterbatasan, harusnya ini diperhatikan. Provinsi Banten saja anggaran untuk bencana itu Rp 10 miliar, jadi harus bantu pusat," paparnya.

Terkait ketidakhadirannya saat rapat membahas wacana Sodetan Ciliwung-Cisadane di Bendung Katulampa Bogor, Senin (19/1) lalu, Rano menyatakan bahwa saat itu dirinya sedang rapat Paripurna. "Saya bukan ngambek, waktu itu sudah ditelepon Gubernur (Jokowi), tapi saya bilang tidak bisa karena ada paripurna. Lagian Katulampa kan tidak masuk wilayah Banten, itu Jawa Barat. Tapi saya tetap kirim perwakilan ke sana," ujarnya.

Terkait penolakan bupati dan wali kota Tangerang, Jokowi menyatakan tidak mau diadu domba antara Jakarta dengan Tangerang. Dia akan segera menemui Arief dan dan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnain.

"Belum. Saya secepatnya mau nemuin Wali Kota Tangerang dan Bupati Tangerang. Mungkin saya sendiri dulu. Ini kan proyek kita, Kementerian PU fisiknya aja, dana dari kita," ujar dia yang ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (22/1).

Jokowi meminta pihak lain tidak membuat gaduh, sebaliknya justru memberi dukungan. Kalau semua egois dengan pendapatnya masing-masing, kata Jokowi, peluang kegagalan proyek ini cukup besar.

"Ketemunya bicara dan manfaatkan semuanya. Ini jangan ngadu-ngadu bisa bikin proyek gagal. Bukan masalah itu lahh. Tapi yang jelas masalah akan bisa terpecahkan," kata dia.