Merdeka.com - Terdakwa kasus suap terkait pengurusan Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung (Kejagung), Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra mengaku ide pengurusan fatwa tersebut berasal dari Andi Irfan Jaya dan Anita Dewi Kolopaking. Hal ini disampaikan olehnya saat menjadi saksi terhadap terdakwa Jaksa Pinangki Sirna Malasari (PSM) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Senin (9/11).

"Pada saat itu setelah tanggal 19 November Bu Anita, intinya mengurus fatwa MA. Secara konkret pada 25 November 2019, Andi Irfan Jaya dan Anita," kata Djoko Tjandra.

Apa yang disampaikan oleh Djoko Tjandra ini ternyata berbeda saat dia menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Karena, saat itu ia menyebut ide tersebut muncul dari Jaksa Pinangki dan Rahmat.

Meski begitu, ia mengaku tidak lupa dengan apa yang dia sampaikan saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung terkait hal tersebut.

Berbeda keterangan juga terjadi saat disinggung soal pertemuan pada 12 November 2019. Saat itu, ia menyebut pertemuan dengan Rahmat dan Jaksa Pinangki tidak ada kesepakatan apapun.

"Tidak ada kesepakatan sama sekali. Sifatnya hanya perkenalan saja," ujarnya.

Padahal, jika merujuk dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Djoko Tjandra menyebut, dari pertemuan tanggal 12 November 2019 adalah menggunakan media fatwa MA untuk dapat menindaklanjuti putusan MK nomor 33 bulan Mei 2016 dengan tujuan agar pidana. Sehingga, atas putusan PK nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi.

"Itu ide besar daripada Anita maupun Andi Irfan Jaya," tegasnya.