Kerugian negara belum jelas, kasus mebeler DPRD Pekanbaru mandek

Merdeka.com - Pengusutan kasus dugaan korupsi mebeler gedung DPRD Kota Pekanbaru sempat digaungkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau kini mandek. Alasannya adalah proses penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau hingga kini belum rampung.

Padahal, sudah dua tahun Polda Riau menyerahkan berkas perkara itu kepada BPKP perwakilan Riau buat dihitung kerugian negaranya. Sementara polisi enggan melanjutkan proses penyelidikannya sebelum mendapat hasil audit BPKP.

"Memang lama. Itu kita meminta bantuan Jakarta (BPKP Pusat) untuk menghitung dugaan kerugian negara. Perusahaannya kan asal Jakarta, jadi harus cek ke sana," ujar kata Kepala Perwakilan BPKP Riau, Panijo, melalui telepon selulernya, Kamis (21/5).

Dugaan korupsi pengadaan mebeler kantor DPRD Kota Pekanbaru itu diduga terjadi pada kurun Oktober sampai November 2012 lalu. Proyek pengadaan mebeler DPRD Kota Pekanbaru dimenangkan oleh PT Matrikstama Andalan Mitra milik seorang pengusaha di Jakarta.

Hingga kini, Polda Riau mengaku masih menunggu hasil audit sedang dikerjakan oleh BPKP Riau. Panijo menambahkan, tahapan audit masih dilakukan. Pengambilan data-data dilakukan ke Jakarta, pada perusahaan pemenang tender.

"Kita cek ke sana, kita ambil data-data mebelernya, karena kan dari sana," ujar Panijo.

Proyek ini menelan uang negara hingga Rp 4.680.450.000. Sebelum menang, perusahaan tersebut menawar proyek senilai Rp 3.395.601.286.

Sementara itu, sebelumnya Kapolda Riau, Brigjen Pol Dolly Bambang Hermawan mengatakan, jika proses pengusutan dugaan korupsi pengadaan mebeler tersebut masih dilakukan, dan masih menunggu hasil audit dari BPKP.

"Kasus dugaan korupsi itu ada prosesnya. Tentu kita perlu mengetahui adanya dugaan pidana korupsinya," kata Dolly.