Merdeka.com - Kerugian akibat eksekusi lahan sawit milik petani dan PT Peputra Supra Jaya (PSJ) seluas 3,323 hektare di Desa Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, Riau, diperkirakan mencapai Rp12,4 triliun. Kebun tersebut milik kelompok petani yang tergabung dalam Koperasi Gondai Bersatu dan Koperasi Sri Gumala Sakti. Sistemnya berupa pola plasma atau mitra antara PT PSJ dengan ratusan petani.

Perusahaan sedang melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahmakah Agung, atas putusan kasasi terkait eksekusi tersebut. Dalam PK disebutkan, jika upaya hukum itu dikabulkan maka Pemprov Riau diwajib membayar kerugian Rp12,4 triliun.

"Setelah dihitung-hitung nilai kerugian yang timbul atas penebangan pohon kelapa sawit seluas itu mencapai Rp12,4 triliun," ujar Ketua DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Medali Emas Manurung saat bertemu sejumlah pemuka masyarakat dan para petani, Rabu (22/1).

Menurut Gulat, hitungan tersebut baru berupa kerugian materil. Angka tadi, kata Auditor Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) ini, lebih besar dibandingkan APBD Pemprov Riau 2020 yang hanya Rp12,379 triliun.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR), drh Chaidir meminta Pemprov Riau tegas dan cepat menghentikan aksi penebangan itu sebelum putusan MA.

"Ini sangat penting. Karena kalau proses hukum nanti dimenangkan oleh masyarakat, akan fatal akibatnya. Lagi pula ini demi kepentingan masyarakat yang ada di sana. Tugas Pemprov Riau menjaga kehidupan masyarakatnya," ujar mantan Ketua DPRD Riau ini.

Bupati Pelalawan, HM Harris menilai penebangan kebun sawit PT PSJ dan petani tidak etis secara adat. Karena menurutnya, di kebun sawit itu ada hak adat yang dimanfaatkan oleh masyarakat tempatan maupun masyarakat yang datang untuk hidup.

"Saya tidak mau mengomentari masalah hukumnya, tapi secara adat itu, sudah enggak pas," kata Harris.

Eksekusi itu merupakan pelaksanaan dari putusan Mahkamah Agung MA Nomor 1087/Pid.Sus.LH/2018 tanggal 17 Desember 2018. Total 3.323 hektare hamparan sawit yang menjadi target eksekusi. Putusan itu ditembuskan ke PT Nusa Warna Raya (NWR).

Kepala Seksi Penegakan Hukum DLHK Provinsi Riau, Agus menyebutkan, pihaknya akan segera menyelesaikan penumbangan pohon sawit perusahaan dan milik petani. Agus memimpin kegiatan eksekusi itu mengatakan bahwa ada 3.323 hektar kebun kelapa sawit di sana, bersama Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Pelalawan. Menurut Agus, eksekusi itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 1087 K/PID.SUS.LH/2018.

Dalam putusan itu, kata Agus, perkebunan sawit yang berdiri belasan tahun itu menyalahi regulasi karena masuk dalam kawasan konsesi tanaman industri. Dalam putusan juga disebutkan hamparan sawit itu akan diserahkan ke PT NWR.

"Saya ingin luruskan, ini bukan eksekusi, tapi pemulihan dan penertiban kawasan hutan. Lahan ini masuk dalam kawasan konsesi PT NWR. Itulah makanya kita tertibkan, kita pulihkan menjadi kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI), lantaran kawasan ini memang Kawasan Hutan Produksi," kata Agus.