Merdeka.com - Puluhan penyandang disabilitas Aceh menggelar aksi di Dirlantas Aceh, Selasa (23/9) untuk meminta kepastian dari pihak kepolisian bisa memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) D bagi penyandang disabilitas.

Peserta aksi langsung diterima oleh Kasatlantas Polresta Banda Aceh, AKP Junaeddy. Meskipun terlebih dahulu menunggu Kasatlantas Polresta Banda Aceh datang ke lokasi aksi tersebut.

Aksi yang difasilitasi oleh sejumlah elemen sipil di Aceh berlangsung di ruang tunggu Dirlantas Aceh berlangsung tertip. Peserta aksi membawa sejumlah spanduk meminta pihak kepolisian agar bisa memberikan SIM D untuk disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas pasal 80 huruf (e) untuk pengemudi berkebutuhan khusus.

Koordinator aksi, Erlina Marlinda mengatakan, aksi ini dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak disabilitas yang selama ini diskriminatif dalam hal menggunakan kendaraan bermotor. Problem ini sudah dialami oleh penyandang disabilitas sudah berlangsung lama.

"Persoalan ini sudah terjadi dan kami perjuangkan sejak tahun 2007 lalu dan ada terkesan penyandang disabilitas mengalami diskriminatif, padahal sudah jelas bahwa penyandang disabilitas harus difasilitasi dan telah diatur dalam undang-undang," tegas Erlina Marlina.

Erlina Marlina mengaku selama ini penyandang disabilitas kerap ditilang oleh pihak Lantas saat mengendarai kendaraan karena tidak memiliki SIM D. Oleh karena itu, penyandang disabilitas mengadu pada Dirlantas Aceh agar diberikan kebijakan dan solusi agar bisa memiliki SIM D untuk beraktifitas seperti layaknya orang normal.

"Kami minta polisi mencari solusi agar mereka seperti masyarakat lainnya seperti layak umumnya," tukasnya.

Sementara itu Kasatlantas Polresta Banda Aceh, AKP Junaeddy mengatakan untuk mengeluarkan SIM D itu harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dimana pemohon SIM D harus memenuhi syarat kesehatan dari dokter, lolos uji tulis dan juga lulus uji praktek berkendaraan.

"Sedang kendaraan mereka harus dirancang khusus, seperti tuna rungu harus ada camera dari belakang atau kaca spion yang besar, intinya kendaraan harus dirancang khusus sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas itu sendiri," jelas AKP Junaeddy di hadapan peserta aksi.

Kendati demikian, AKP Junaeddy akan memberikan dispensi sementara waktu untuk penyandang disabilitas tidak ditilang selama proses pembuatan SIM D. Namun ia meminta seluruh kelengkapan kendaraan bermotor agar dilengkapi seperti STNK, Helm dan juga lampu kendaraan yang standar.

"Selama proses pengurusan SIM D, silakan berkendaraan dengan syarat melengkapi perlengkapan kendaraan dan memiliki kendaraan khusus," imbuhnya.