Merdeka.com - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Arist Merdeka Sirait, menilai Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 bisa terkena pidana atas kasus tindak asusila yang terjadi di sekolah tersebut. Sebabnya, aksi ini terjadi di dalam kelas dan di lingkungan sekolah.

"Kejadian itu ada di sekolah sehingga masih tanggung jawab pihak sekolah, dan kepala sekolah itu bisa dikenakan sanksi administrasi bahkan pidana karena tidak bisa menjaga anak didiknya," kata Arist di Jl TB Simatupang Nomor 33, Selasa (29/10).

Arist menambahkan, seharusnya guru-guru itu pulang setelah semua muridnya pulang. Makanya, yang bertanggung jawab pertama atas kasus ini harusnya guru-guru di sekolah. Namun tidak seperti itu, akibatnya terjadilah tindakan pelecehan di ruang kelas.

"Nah kejadian ini (tindak asusila) bisa terjadi karena kurangnya pengamatan dari pihak sekolah," jelasnya.

Arist sangat menyayangkan pihak sekolah seakan cuci tangan terkait kasus yang terjadi di ruang kelas VII tersebut. Pernyataan kepala sekolah yang menyatakan tindakan ini berlandaskan suka sama suka menunjukkan kepala sekolah cuci tangan dalam kasus yang menimpa anak didiknya.

"Mereka bisa dijerat dengan Pasal 54 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dimana kewajiban sekolah menjadikan lingkungan sekolah aman dari segala tindakan, termasuk tindakan pelecehan seksual," pungkasnya.