Merdeka.com - Rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) agar pelaksanaan penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) SMP dan SMA ke masing-masing provinsi, disambut baik oleh kepala daerah. BPK merekomendasikan Kepada Kementerian Pendidikan dan Budaya untuk kembali menerapkan PP Nomor 19 Tahun 2010 Jo PP Nomor 23 Tahun 2011.

"Kami di BPK sudah menanyakan kepada kepala daerah tentang rencana ini, dan mereka kebanyakan sepakat," kata Anggota BPK RI Rizal Djalil saat memberikan keterangan pers mengenai penyelenggaraan UN di gedung BPK, Jakarta Pusat, Selasa (25/4).

Pada kesempatan tersebut, Rizal melakukan sambungan telepon kepada dua kepala daerah, yakni Wali Kota Samarinda Sahari Ja'ang, dan Bupati Belu, NTT Joachim Lopez. Keduanya mengaku setuju dengan rekomendasi yang diberikan BPK kepada Kemendikbud.

"Saya sepakat dengan rekomendasi BPK. Dengan pengalaman ini, tahun depan, soal UN tingkat SMP dan SMA bisa dibuat di percetakan di provinsi," ujar Sahari dari ujung telepon.

Dia pun menjelaskan, saat UN tingkat SMA, wilayahnya sempat mengalami kekurangan soal. Dia menuding permasalahan tersebut diakibatkan oleh distribusi yang mengalami keterlambatan.

"Pada UN tanggal 17 April, kami kekurangan soal untuk 2.800 murid," jelasnya.

Pernyataan senada juga diungkapkan Bupati Belu, NTT, Joachim Lopez. Dia meyakini, jika percetakan di wilayahnya mampu memenuhi permintaan soal UN.

"Kami sangat setuju. Percetakan di sini mampu mencetak dan mendistribusi. Dengan dicetak di sini maka distribusi makin pendek," ujarnya mantap.