Merdeka.com - Presiden Jokowi telah melantik Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang baru, yakni Laksamana Muda TNI Arie Soedewo Rabu bersamaan Kepala BNPT Tito Karnivan di istana Rabu (16/3) kemarin. Presiden Joko Widodo meminta Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Arie Soedewo untuk memerangi penyelundupan dan meminta Bakamla untuk membuat langkah-langkah konkret yang harus segera dilakukan untuk memerangi aksi penyelundupan tersebut.

Arie Soedewo mengungkapkan kesiapannya menindaklanjuti perintah Presiden ini dengan menyusun dan menyiapkan strategi dalam upaya pemberantasan penyelundupan. Cara itu dengan langkah-langkah 'menyengat' terhadap siapa pun yang membekingi penyelundupan dan illegal fishing.

"Saya menyiapkan diri menjadi 'buldozer' nya Bapak Presiden dan Bu Susi di laut terhadap praktik-praktik penyelundupan barang, baik produk-produk pertanian, barang industri, daging, barang elektronika dan juga hal yang berkaitan illegal fishing (pencurian ikan) juga masalah penyeludupan narkoba yang sudah diamanatkan presiden dalam ratas kabinet kemarin," ujar Arie di Jakarta (Jumat, 18/3)‎

Arie, lanjutnya, mengungkapkan bahwa diperlukan komitmen dan sinergisitas bersama stakeholder terkait seperti Angkatan Laut, Polairud, Bea Cukai dan lain-lain untuk mewujudkan perintah Jokowi tersebut. Ia mengatakan Bakamla sebagai lembaga di bawah Presiden akan segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Bakamla, reformasi birokrasi serta penerapan good governance untuk menentukan langkah-langkah efisien dan efektif.

"Laut kita luas sekali 3 juta kilometer persegi tapi armada patroli kita terbatas, maka untuk mengawasinya diperlukan teknologi dan peralatan yang canggih untuk memantau wilayah perairan dari Sabang hingga Merauke. Teknologi radar dan surveilance selama 24 jam yang terkoneksi dengan stakeholder lain salah satu solusinya sehingga lalu lintas dan pergerakan kapal yang tidak wajar bisa segera dideteksi dan tindakan hukum bisa dilakukan oleh kami bersama AL ,Kepolisian dan Bea Cukai," ucapnya.

Ia menjelaskan potensi pendapatan yang hilang dari laut ratusan triliun baik illegal fishing dan penyelundupan, tapi investasi Indonesia dalam peningkatan SDM dan teknologi untuk pengawasan di laut sangat minim. Pola ini sudah dikondisikan sengaja bertahun-tahun agar kemudian dinikmati oleh para mafia dilaut termasuk oknum-oknum aparat yang membekinginya.

"Selama ini anggaran pengawasan laut dibiarkan minim tapi ratusan triliun potensi penerimaan negara menguap. Saya sangat membutuhkan dukungan dan komitmen yang sama dari Departemen Keuangan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Bappenas serta Komisi 1 DPR untuk meningkatkan kualitas pengawasan laut kita," kata mantan Asops Kasal ini.

"Saya ingatkan bagi oknum aparat dilevel pewira maupun jenderal manapun yang selama ini membekingi praktik-praktik haram tersebut untuk tobat kembali ke jiwa Merah Putih. Tidak ada ampun saya akan hajar. Jika diperlukan saya dorong penegakan hukum agar kapal penyelundupan bernilai milyaran kita tenggelamkan biar jadi efek jera. Saya pasang badan perangi penyelundupan karena saya yakin beking saya Allah SWT dan Presiden Jokowi dalam menjalankan amanat ini. Bismillah," pungkasnya.