Follow
Kepada Komisi III, Kemenkum HAM curhat di DKI tak ada LP anak
Merdeka.com - Kakanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta Mardjoeki menyatakan, di ibu kota banyak terjadi kejahatan oleh anak-anak. Alhasil, pembangunan lembaga pemasyarakatan anak pun sangat dibutuhkan.
"Problem yang perlu dapat perhatian terkait ada narapidana anak yang trennya meningkat, hari ini ada 107 anak. Sementara DKI belum punya LP anak," kata Mardjoeki saat kunjungan komisi III DPR di lapas kelas II A Salemba Jakarta, Senin (22/12).
Menurutnya permasalahan LP anak pun telah dibicarakan dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pemprov DKI pun berjanji akan segera mencarikan lokasi untuk pembangunan LP anak tersebut.
"Kami telah sampaikan kepada Pak Gubernur (Ahok), beliau responsif. Beliau akan membelikan tanah di luar DKI (lokasi LP anak)," terang dia.
Tak hanya LP anak, dia juga menyebutkan tahanan khusus wanita pun mengalami kelebihan kapasitas. Akibatnya, kebutuhan perempuan yang mendasar pun sulit dipenuhi.
"Di Rutan Pondok Bambu, jumlah tahanan dan narapidana wanita ada 900 penghuni sementara kapasitas 400, itu menjadi problem khusus. Ini biar kebutuhan wanita bisa terpenuhi," pungkas dia.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Basuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca Selengkapnya
Korban ditarik ke depan pintu, lalu dicaci maki, dianiaya di depan anak dan istrinya
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok menyebut, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa kerja.
Baca Selengkapnya
Nama Ahmad Sahroni diketahui menjadi salah satu digadang-gadang sebagai calon gubernur untuk Pilgub DKI Jakarta 2024.
Baca Selengkapnya
Ari menyebut pertemuan tersebut juga merupakan permintaan dari para menteri PKB.
Baca Selengkapnya
TKN Prabowo-Gibran membela Presiden Jokowi yang disebut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak bisa bekerja.
Baca Selengkapnya
hakim semula hendak memanggil Jokowi untuk meminta keterangan. Namun, dibatalkan demi menghargai kepala negara.
Baca Selengkapnya
Hasyim kali ini dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik pelecehan seksual.
Baca Selengkapnya