Kenapa tak ada pembacaan pembukaan UUD 1945 di istana?
Merdeka.com - Pada upacara Peringatan hari Kemerdekaan ke-68 di istana, ada yang berbeda. Tak ada pembacaan pembukaan UUD 1945 dalam upacara di akhir masa jabatan SBY tersebut. Padahal biasanya, pembacaan itu dilakukan oleh Ketua DPR atau Ketua DPD yang menjabat.
Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengungkapkan memang biasanya ada agenda pembacaan pembukaan UUD 1945 setelah pembacaan teks proklamasi. Namun, tidak adanya pembacaan itu bukan karena ketua DPR Marzuki Alie sakit.
"Bukan soal Pak Marzuki, memang karena tidak ada aja," ujar Pramono di Istana Merdeka.
Menurut Pramono, pembacaan Pembukaan UUD 1945 tidak baku. Yang baku, yakni teks proklamasi kemerdekaan RI.
"Memang ada tapi yang baku kan teks proklamasi bukan karena Pak Marzukinya," ujarnya,
Usai upacara ini, Pramono mengaku akan menjenguk Marzuki di RSPAD Gatot Subroto. Marzuki sakit pendarahan usus. Dia sempat pingsan saat menjelang pidato presiden soal RAPBNP tanggal 15 Juni lali.
"Ini saya mau jenguk, kemarin sudah jauh lebih baik ususnya ada pendarahan. Kecapean mempersiapkan kemarin (pidato kenegaraan)," pungkasnya.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Masa jabatan presiden menentukan seberapa lama seorang pemimpin dapat memegang kekuasaan dan mengimplementasikan kebijakannya.
Baca SelengkapnyaAturan mengenai batas usia Capres-Cawapres digugat ke MK pda Senin (21/7).
Baca SelengkapnyaIni akan menjadi upacara 17 Agustus pertama yang akan diselenggarakan di IKN.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
UU DKJ disahkan DPR dalam rapat paripurna ke-14 masa persidangan IV, Kamis (28/3).
Baca SelengkapnyaETH meminta penundaan pemeriksaan hingga Kamis, 29 Februari
Baca SelengkapnyaIstana mempersilakan masyarakat melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) apabila memang ada kecurangan dalam proses Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaBanyaknya tahapan Pilkada 2024 yang akan bersinggungan dengan tahapan Pemilu nasional 2024.
Baca SelengkapnyaMasuknya UU MD3 dalam Prolegnas prioritas bukan untuk kepentingan siapapun.
Baca SelengkapnyaIstana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.
Baca Selengkapnya