Merdeka.com - Aparat Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya kembali mengamankan 31 warga negara asing (WNA) asal China dan Taiwan di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Minggu (24/5) malam. WNA tersebut ditangkap di dua hotel berbeda.

Penangkapan itu merupakan hasil pengembangan penggerebekan sebuah rumah di kawasan elite Pondok Indah pada Minggu. Petugas juga berhasil mengamankan rumah mewah yang diduga dijadikan markas para WNA itu untuk melakukan penipuan. Rumah tersebut beralamat di Jalan Kemang Selatan 1D Nomor 15 A RT/RW 004/02, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Sehari sebelumnya, petugas menggerebek sebuah rumah di Jalan Sekolah Duta V Nomor 55, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Sebanyak 29 warga negara (WN) China dan Taiwan diciduk polisi, jumlah itu terdiri atas 17 laik-laki dan 12 perempuan.

"Para WNA melakukan penipuan dengan menggunakan cyber online dengan target warga negaranya sendiri yang berada di RRT," ungkap Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Pol Krishna Mukti di Jakarta, Minggu (24/5).

Mereka diduga menjadikan Indonesia sebagai markas untuk melakukan penipuan online untuk menghindari penangkapan dari aparat di China. Menanggapi maraknya penangkapan WN asing yang melakukan penipuan di tanah air, pakar Psikolog Forensik, Reza Indragiri Amriel menilai, hukuman di Indonesia sangat rapuh.

"TIRR, Target banyak Incentive besar Resources kecil Risk bisa diatasi, karena hukum rapuh," kata Reza Indragiri melalui pesan singkat, Senin (25/5).

Reza mengatakan, pemerintah seharusnya tegas dalam hal ini dan juga memperketat persyaratan pemberian visa. Tak cuma itu, pergerakan para pendatang asing juga harus dipantau dan diperketat.

"Perketat persyaratan pemberian visa, pantau terus para pendatang tersebut. Jika mereka berbuat onar pakai resep Menteri Susi 'ledakan'," ujarnya.

Hukum tegas, kata Reza, adalah hukuman dengan sanksi yang berat dan sangat perlu ditegaskan tentang terhadap pendatang yang menyalahi visa.

"Yang salah siapa, tapi kalau sudah menyangkut China kita bernyali enggak ya. Secara normatif bicara kedaulatan hukum tidak ada yang harus ditakuti termasuk China sekalipun," tegasnya.

Dalam kasus tersebut, katanya, sebaiknya mereka dipulangkan saja. Namun, dengan catatan dibarter dengan para koruptor yang kabur ke China.

"Koruptor Indonesia yang kabur ke China dikembalikan, WNC yang bikin masalah dipulangkan ke China (barter). Tapi mereka dengan harapan dihukum berat di negara asal, toh jika dihukum di Indonesia makan biaya," tutupnya.