Merdeka.com - Ketua Bidang Keuangan DPP Partai Demokrat Ikhsan Modjo mengatakan, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) berbeda setiap tahunnya. Perbedaan terjadi karena mengikuti situasi politik yang sedang terjadi di daerah.

"Pergerakan tingkat UMP yang tidak random, tapi mengikuti pergerakan pemilukada dan pileg," ungkapnya di Warung Daun, Sabtu (2/11).

Oleh karena trend politik, Ikhsan mengatakan, mulai dari tahun 2005 hingga 2013 kenaikan UMP tidak menentu. Pada 2007 angka yang dituntut 9,9 persen. Sedangkan 2013 angka yang dituntut 43,8 persen, dan pada 2014 angka yang dituntut 68 persen.

Karena kenaikan yang tidak stabil maka perusahaan swasta geram dan mengancam untuk hengkang dari Indonesia. Oleh karena itu pemerintah memberikan solusi atas masalah ini dengan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2013 tentang penetapan UMP.

"Silakan upah buruh naik tapi tidak melebihi 10 persen inflasi. Ada inflasi 6 persen naik 16 persen itu wajar. Tapi pada 2013, di mana inflasi mencapai sembilan hingga 10 persen, dan angka upah minimum naik sebesar 68 persen, itu jomplang," tutupnya.