Kemlu sebut Pemerintah Pusat Bekerja Keras Selesaikan Masalah di Papua

Merdeka.com - Direktur Eropa I Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Ida Bagus Made Bimantara atau yang akrab disapa Sade menegaskan berbagai isu di Papua seutuhnya merupakan urusan dalam negeri. Dia mengungkapkan pihak luar negeri memahami dan menghormati posisi Indonesia.

"Hampir 99,5 pemerintah di dunia mengakui dan menghormati keutuhan Indonesia, bahwa Papua bagian Indonesia, hanya satu negara masih mempertanyakan yaitu Vanuatu," ungkap Sade, Selasa (13/7).

Papua saat ini, kata Sade, sudah bebas secara politik karena di sana sudah dijalankan Pilkada, Pilpres, diberikan hak otonomi khusus. Pemerintah pusat juga terus melakukan kebijakan afirmatif action dengan berupaya sekuat tenaga memenuhi hak dasar, termasuk hak asasi manusia.

Berbagai akses juga sepenuhnya diberikan seperti menghadirkan BBM dengan harga sama seperti di daerah lain di Indonesia, akses transportasi dan infrastruktur terus dibangun, layanan kesehatan dijalankan.

Ia pun memastikan, pemerintah bekerja keras menyelesaikan persoalan yang masih ada, bahkan bertindak tegas kepada tersangka ujaran kebencian terhadap Papua. Bahwa masih ada kendala, tidak bisa dipungkiri namun saat ini kondisi Papua terus semakin baik.

"Kita harus bersama bekerja demi kemakmuran Papua. Bekerja dengan pendekatan kesejahteraan dan pendekatan kemanusiaan," tegas Sade.

Tenaga Ahli Kelembagaan Desk Papua Bappenas, Moksen Idris Sirfefa menambahkan, Papua memiliki masalah komplek, memerlukan pendekatan komprehensif dalam penyelesaiannya. Pemerintah pun selalu mengedepankan pendekatan dialog, juga terus mendukung Papua dengan kebijakan otonomi khusus yang terus diperbaiki agar semakin relevan dengan situasi terbaru Papua. Karena itu, ia mengajak masyarakat Papua untuk tidak terlalu terlena dengan isu-isu lama yang diciptakan untuk kentungan kelompok kecil namun lebih fokus pada masa depan. Isu-isu lama pun seringkali tidak berbasis fakta.

Ia menegaskan, melihat Papua tidak bisa dengan sekilas. Nah, otsus merupakan jalan tengah moderat yang sama-sama menguntungkan karena sejatinya pemerintah melimpahkan sepenuhnya kebijakan Papua ke daerah. Moksen mengingatkan, Papua punya potensi besar untuk maju karena itu semua pihak agar berpikir jernih, tidak emosi. Menurut dia, dana otsus sudah sangat membantu karena mencapai 60 persen anggaran APBD provinsi di Papua.