Merdeka.com - Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan selama tiga bulan terkahir telah muncul 30 kasus baru. Kasus baru tersebut berbeda dengan kasus yang dilaporkan kembali karena belum selesai.

Juru bicara Menteri ATR/BPN Hari Prihatono mengatakan kasus - kasus baru tersebut seperti pemalsuan dokumen, pembukuan secara ilegal, rekayasa perkara.

"Ini yang melibatkan oknum - oknum dari institusi yang lain," ucap Prihatono dalam diskusi 100 hari perjalanan Pilot Jet Tempur, Menerbangkan ATR/BPN, Sabtu (24/9).

Prihatono mengungkapkan, pihaknya dalam hal ini Satgas Anti Mafia Tanah ATR/BPN bersama kepolisian telah mengidentifikasi permsalahan tersebut. Alhasil selama tiga bulan ditemukan modus baru dari para mafia tanah.

"Kasus Mafia tanah modus dalam tiga bulan ini yang diidentifikasi dari satgas Anti mafia terdiri dari kementrian ATR/BPN dan polisi yaitu pemalsuan dokumen, pembukuan secara ilegal, rekayasa perkara," tuturnya.

Kata jubir kementrian ATR/BPN, kasus mafia tanah yang kerap terjadi di wilayah DKI Jakarta. Kasus mafia tersebut salah satunya adalah perseteruan lahan yang dikuasai oleh lebih dari satu pengusaha.

"Mereka seolah - seolah berseteru di pengadilan tapi sebetulnya keduanya tidak mempunyai hak atas lahan yang diperebutkan tersebut," tungkasnya.

Lebih lanjut, kasus - kasus mafia tersebut kerap kali acak terjadi sehingga masalah - masalah baru tidak bisa dengan tanggap di tangani. "Contoh rata2 kalau kita menyelesaikan suatu masalah sementara diwaktu yang sama sebelum masalah baru itu muncul," tandasnya

Hari mengaku, pihaknya kerepotan dengan masalah yang kerap muncul. "Perlu ada suatu terobosan baru bagaimana menghentikan produksi masalah - masalah baru selain menyelesaikan masalah - masalah di masa lalu," pungkas Jubir ATR/BPN.

"Harapannya dua tahun kedepan selesai di masa ini itu bener-bener bisa selesai," lanjutnya.