Merdeka.com - Menteri Pertanian, Suswono prihatin terhadap kasus hukum yang sedang dihadapi Kementerian Pertanian, terutama terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pemberian rekomendasi ekspor yang diindikasikan terjadi penyelewengan oleh oknum di luar Kementan. 

Mentan pun mengajak para pejabat di Kementan untuk tidak menyikapi hal itu secara berlebihan. Sebaliknya, harus tetap bekerja dengan baik dan fokus pada target-target pencapaian pembangunan pertanian.

"Hendaknya kita senantiasa melakukan introspeksi diri untuk senantiasa berupaya memberantas KKN, kapan dan di mana pun, serta harus waspada dengan sepak terjang pihak-pihak tertentu yang dapat berakibat pada timbulnya tuntutan hukum terhadap aparatur pemerintah," kata Suswono seperti dikutip dari situs deptan.go.id, Senin (21/4).

Menurut Suswono, wilayah bebas korupsi memberikan dampak positif bagi seluruh aparatur negara. Salah satu hasilnya, Kementan menempati urutan ke-5 sebagai kementerian yang memiliki integritas terbaik dari 20 kementerian yang disurvei Komisi Pemberantasan Korusi (KPK) tahun 2013. 

Hal ini, menunjukkan adanya peningkatan kinerja di Kementan. Karena tahun-tahun sebelumnya, Kementan menduduki posisi ke-12. Kemudian meningkat ke posisi ke-8, dan kini di posisi ke-5.

"Namun jangan bangga dulu. Kita pernah menduduki posisi pertama, dan itu harus direbut kembali," ujarnya.

Kementan juga memperoleh nilai B+ atas penilaian Laporan Akuntabilitas Instansi pemerintah (LAKIP) dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB). Sebelumnya tiga tahun berturut-turut Kementan memperoleh bilai B-.

Kemudian baru-baru ini, Komisi Ombudsman RI juga menempatkan Kementan di posisi ke-4 dalam hal kepatuhan terhadap pelayanan publik. Sebelumnya, Kementan menduduki posisi ke-14 dan masuk Zona Merah.

"Sekarang sudah masuk zona hijau," terang Mentan.

Pencapaian tersebut, memang membanggakan. Namun masih ada satu tugas yang perlu dituntaskan yaitu memperoleh opini laporan keungan WTP (wajar tanpa pengecualian). Tahun 2014 ini diharapkan opini tersebut dapat diperoleh.

"Tetapi saya ingin opini WTP hasil kerja keras kita, sehingga kita memang pantas mendapatkannya," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Mentan juga menyampaikan mengenai telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 88/Permentan/OT.210/9/2013 tanggal 9 September 2013 tentang pengembangan fasilitas Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat (wishtle blowers system) di lingkungan Kementan. Dengan Permentan ini, semakin terbuka kesempatan bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam melakukan pencegahan dan/atau pemberantasan korupsi di lingkungan Kementan.