Kemensos uji coba bantuan nontunai PKH di Malang dengan Kartu Combo
Merdeka.com - Sebanyak 74 kabupaten kota akan menjadi proyek percontohan penyerahan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dari tunai menjadi nontunai. Menteri Khofifah Indar Parawansa menjelaskan perubahan mekanisme ini untuk meningkatkan akses keluarga miskin terhadap pelayanan keuangan inklusif, sekaligus menghilangkan penyalahgunaan bantuan, dan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran dana bansos PKH.
"Presiden telah berkomitmen untuk menghilangkan berbagai praktik penyelewengan dalam penyaluran bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat miskin. Bantuan sosial dengan nontunai juga bertujuan untuk mengurangi inflasi. Apalagi kalau banyak program bansos menjadi nontunai dan terintegrasi" kata Khofifah, Senin (27/6).
Dia menjelaskan Kota Malang dijadikan sebagai titik awal pelaksanaan penyaluran bansos nontunai. Pihaknya menggandeng BNI untuk menerbitkan kartu kombo (kartu bisa) buat penyaluran bansos nontunai yang memiliki multifungsi seperti membeli beras rastra, sembako, bantuan usaha ekonomi produktif, bantuan rumah layak huni dan program bansos lainnya.
"Para keluarga miskin yang menerima bantuan PKH bisa langsung menggunakan kartu kombo BNI untuk berbelanja kebutuhan hidup di E-Warung KUBE-PKH yang mempunyai status Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera, didirikan oleh para penerima PKH. Dengan adanya simbiosis ini maka para penerima bansos PKH juga bisa mendapatkan manfaat selain bisa belanja juga bisa mendapatkan sisa hasil usaha E-Warung Kube PKH," katanya.
Pemerintah tahun ini akan menyerahkan bantuan sosial PKH sebesar Rp 9,8 triliun dan akan dinaikkan menjadi Rp 12,7 triliun tahun 2017 dan untuk beras sejahtera sebesar Rp 21,9 triliun.
"Kenaikan bansos ini disebabkan adanya tambahan pencairan. Seluruh penerima PKH sebanyak 6 juta jiwa akan menerima bantuan sebanyak 4 kali dalam satu tahun dengan jumlah bervariasi masing masing penerima bantuan," katanya.
Sementara Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat mengatakan, sebagai tahap awal uji coba penyaluran bansos nontunai akan menyasar sebanyak 612.816 peserta PKH.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menko Airlangga membantah jika Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak dilibatkan dalam perencanaan bantuan sosial (bansos).
Baca SelengkapnyaMasyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Anggaran tersebut mencakup kucuran bansos hingga Juni 2024. Namun, Kemenkeu akan melakukan tinjauan setelah tiga bulan.
Baca SelengkapnyaHal ini berdasarkan keterangan dari para menteri yang sudah dipanggil oleh MK.
Baca SelengkapnyaPenyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaMenurut Ngabalin, kehadiran empat menteri disidang sengketa pemilu di MK perjelas soal bansos
Baca SelengkapnyaMenurut KPU setempat, Luhut memang telah masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di Cemagi.
Baca SelengkapnyaBansos sudah dilaksanakan melalui sejumlah program, seperti PKH hingga subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Baca Selengkapnya