Merdeka.com - Gerakan Pramuka yang selama ini di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga dianggap tidak efektif dan maksimal. Sebab Kementerian Pemuda dan Olahraga masih bercampur dengan unsur politik sedangkan gerakan Pramuka lebih mengutamakan unsur sosial.

"Enggak efektif, karena kan ada UU kepemudaan, tapi kita kan 60-70 persen anak-anak di bawah 17 tahun lebih cocok dasmen (Pendidikan Dasar Menengah)," kata Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Adhyaksa Dault di Istana, Jakarta, Jumat (24/7).

Menurut Adyaksa, gerakan Pramuka lebih cocok masuk dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Kalau politik ada di Menpora. Kita kan bidangnya bukan ormas, tapi pendidikan nonformal. Maka harus balik ke Pendidikan Dasar dan Menengah. Karena kita punya pelatih dan guru-guru.

Kalau dari Diknas kan jelas, kalau dari Menpora enggak nyambung," jelasnya.

Untuk anggaran Pramuka sendiri, Adyaksa mengaku masih terbatas. Bila nanti Pramuka digabung dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diyakini anggarannya akan lebih besar.

Sedangkan terkait tanah di bumi perkemahan Cibubur, Adyaksa menjelaskan, pihaknya tidak setuju jika diambil alih oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sebab tanah tersebut merupakan tanah partikelir dari Bu Tien Soeharto.

"Maunya Kemenpora diambil jadi Menpora. Kalau begitu, pramuka punya apa lagi? Padahal itu tanah dari partikelir dari Bu Tien. Jadi tanah hak pakai yang dikelola Pramuka, unlimited waktunya. Kalau sekarang jadi tanah negara oleh Menpora aneh, mau diapain lagi itu? Mau dibangun apa di sana? Aneh aja, udah lah gak usah diganggu-ganggu lagi," tutupnya.