Merdeka.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) menargetkan pembahasan Revisi Undang-undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) akan selesai tahun ini. Revisi KUHAP merupakan prioritas agar ada aturan baru dalam tata acara persidangan pidana.

"Pembahasan KUHAP digeber tahun ini, kita targetkan tahun ini selesai," ujar Direktur Litigasi Kemenkum HAM, Mualimin Abdi, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (18/4).

Namun demikian, target itu tidak akan diberlakukan untuk pembahasan revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Ini lantaran banyaknya pasal dalam naskah revisi KUHP itu yang mencapai 700 pasal lebih.

"Untuk KUHP masih butuh waktu lebih lama, karena banyaknya pasal dalam KUHP baru yang mencapai 700 pasal lebih," kata dia.

Saat ini, baik naskah KUHAP maupun KUHAP, sedang dalam pembahasan di DPR. Terdapat beberapa perubahan dalam naskah revisi KUHAP itu seperti mekanisme penyadapan harus dilakukan dengan izin pengadilan, penanganan kasus pidana cepat menggunakan sistem peradilan cepat dan ditangani oleh hakim tunggal.