Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kemenko PMK: Anggaran Rp 140 M buat situs revolusimental belum turun

Kemenko PMK: Anggaran Rp 140 M buat situs revolusimental belum turun Situs revolusimental.go.id dihack. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Gangguan yang dialami situs revolusimental.go.id mendapat tanggapan negatif dari pengguna jejaring sosial. Tak sedikit yang mencibir Kemenko PMK mensia-siakan dana sebesar Rp 140 miliar untuk situs yang tak bisa diakses.

Komentar-komentar miring tersebut langsung ditanggapi Achmad Gunawan yang juga pengelola situs revolusimental.go.id. Dia menyebut, anggaran sebenarnya berjumlah Rp 130 miliar.

"Banyak disebut Rp 140 miliar, tidak seperti itu, jumlahnya tidak sebesar itu. Memang ada anggaran, tapi besarnya Rp 130 miliar," ungkap Gunawan saat dikonfirmasi merdeka.com via telepon, Rabu (26/8).

Dia menjelaskan, anggaran tersebut seluruhnya dipergunakan untuk sosialisasi program revolusi mental yang dicanangkan pemerintah. Dengan demikian, tidak seluruhnya dipergunakan untuk situs tersebut.

"Rp 130 miliar itu untuk sosialisasi media, tidak semua untuk web. Sosialisasi untuk TV, koran, radio," jelas Gunawan.

Hanya saja, dana yang sudah dipersiapkan untuk sosialisasi masih mengendap di Kementerian Keuangan, karena sedang direvisi. "Sekarang pastinya masih dalam proses revisi di Kemenkeu. Anggarannya belum keluar," pungkasnya.

(mdk/tyo)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menko PMK: Alhamdulillah Mudik Tahun Ini Angka Kecelakaan Turun 53%
Menko PMK: Alhamdulillah Mudik Tahun Ini Angka Kecelakaan Turun 53%

"Alhamdulillah mudik tahun ini mengalami penurunan angka kecelakaan, turun sampai sekitar 53 persen," kata Muhadjir

Baca Selengkapnya
Hakim MK Tanya Pembagian Bansos Selama kampanye, Menko PMK: Kami Pastikan Mengemban Amanah
Hakim MK Tanya Pembagian Bansos Selama kampanye, Menko PMK: Kami Pastikan Mengemban Amanah

Muhadjir menjawab pertanyaan hakim konstitusi soal intensitas kunjungan kerja Presiden Joko Widodo jelang Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Aktivis PP KAMMI Dikeroyok dan Sempat Diancam Dibunuh Anggota TNI di Jaktim, Begini Kronologinya
Aktivis PP KAMMI Dikeroyok dan Sempat Diancam Dibunuh Anggota TNI di Jaktim, Begini Kronologinya

Korban sempat dipingpong ketika melaporkan pengeroyokan itu ke polisi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Menko PMK Jelaskan Maksud di Balik Kunjungan Kerja Jokowi Sekaligus Bagikan Bansos di Daerah
Menko PMK Jelaskan Maksud di Balik Kunjungan Kerja Jokowi Sekaligus Bagikan Bansos di Daerah

Muhadjir menjelaskan presiden juga mengundang masyarakat untuk bertemu dan berdialog.

Baca Selengkapnya
Prabowo Bekerja Seperti Biasa di Kemenhan Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres 2024
Prabowo Bekerja Seperti Biasa di Kemenhan Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres 2024

Umumnya, kegiatan rutin mencakup memimpin rapat dan menerima tamu-tamu menteri.

Baca Selengkapnya
Moeldoko Nilai Pernyataan Jokowi Bukan Semerta-merta Mempersiapkan Diri untuk Kampanye
Moeldoko Nilai Pernyataan Jokowi Bukan Semerta-merta Mempersiapkan Diri untuk Kampanye

Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh memihak juga melakukan kampanye. Pernyataan Jokowi itu menuai pro dan kontra.

Baca Selengkapnya
Ditegur Pengurus karena Merokok Saat Puasa, Santri Bakar Pesantren di Sumedang
Ditegur Pengurus karena Merokok Saat Puasa, Santri Bakar Pesantren di Sumedang

Aksi pelaku itu diduga disebabkan emosi dan tidak terima ditegur pengurus pesantren karena merokok saat jam puasa.

Baca Selengkapnya
Kemenko Perekonomian: Pengusaha Tahan Investasi Sampai Ada Presiden Terpilih
Kemenko Perekonomian: Pengusaha Tahan Investasi Sampai Ada Presiden Terpilih

Memasuki tahun politik 2024, banyak investor yang mempertanyakan peluang berinvestasi di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Menko PMK Harap Pilpres 2024 Berjalan Satu Putaran
Menko PMK Harap Pilpres 2024 Berjalan Satu Putaran

Muhadjir menerangkan, alasan Pilpres sebaiknya satu putaran karena pertimbangan biaya yang begitu besar.

Baca Selengkapnya