Merdeka.com - Setelah mengadakan simposium selama tiga hari, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerja sama dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan (KMSTP) memutuskan 6 isu kebijakan perbaikan pendidikan nasional.

Kebijakan tersebut, yaitu meningkatkan akses dan keterjangkauan sekolah, anggaran pendidikan dasar gratis, revitalisasi dewan pendidikan dan komite sekolah, mutu dan kurikulum pendidikan, peningkatan mutu dan kesejahteraan guru, dan penataan dan pemerataan guru.

Dengan adanya kerjasama antara kementerian dengan masyarakat, diharapkan bisa menjalankan kebijakan tersebut. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan kerjasama ini bisa mengoptimalkan perbaikan standar pendidikan di Indonesia.

"Sebagian yang kita kerjakan di pendidikan itu tidak semua dikerjakan oleh negara. Ada hal-hal yang bisa dikerjakan oleh civil society, ada juga yang harus dikerjakan oleh negara. Sehingga kita bisa bagi-bagi," ungkap Anies di gedung Kemendikbud, Rabu (25/2).

Setelah simposium ini, akan ada pertemuan lagi untuk membicarakan model pelaksanaan kebijakan yang sudah diputuskan. Direktur Eksekutif Article 33, Chitra Retna juga mengatakan dalam waktu dekat, civil society dan Kemendikbud akan membicarakan lagi mengenai kebijakan tersebut.

"Setelah ini kami akan mengadakan follow up dengan pak menteri untuk membicarakan kesepakatan kebijakan ini lagi. Mudah-mudahan dalam seminggu atau dua minggu bisa dipastikan model pelaksanaannya," ujar Chitra.

Kemendikbud dan KMSTP menargetkan dalam lima tahun, akan terlihat hasil dari kebijakan ini. Diharapkan kebijakan tersebut bisa membawa perubahan dalam dunia pendidikan.

"Minimal 5 tahun kami bisa mengelaborasikan hasil dari kerjasama ini," tambah Chitra.