Merdeka.com - Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) menyayangkan sikap pemerintah yang tak melibatkan komponen masyarakat dalam pembentukan kurikulum 2013. Ke depan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diminta merevisi kurikulum pendidikan.

Sekretaris Jenderal ADI Suyatno mengatakan, bahwa cetakan kurikulum tidak boleh terlepas dari UUD 1945. Kurikulum yang dibuat secara substansi sekarang mendapat sorotan masyarakat bagaimana persiapan kurikulum 2013.

"Karena ada orang terkaget-kaget muncul kurikulum 2013. Kapan ini dibikinnya, siapa yang terlibat. Pemerintah lakukan uji publik. Tapi sayang tidak banyak melibatkan komponen-komponen masyarakat. ADI gak pernah diajak, tahunya pas uji publik," kata Suyato di Universitas Hamka, Pasar Rebo, Jakarta Timur, (2/5).

ADI juga mendorong kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera mengevaluasi perkembangan pendidikan di Indonesia di antaranya yakni, rencana pelaksanaan kurikulum 2013, pelaksanaan UN 2013, pelaksanaan sertifikasi guru dan dosen, dan antisipasi dan keseriusan Indonesia dalam menghadapi era pakta perdagangan tunggal ASEAN 2015, khususnya kesiapan Human Resources Competitiveness di bidang pendidikan.

Lebih lanjut Suyatno menyatakan, kurikulum adalah milik publik. Silakan berjalan tapi pihaknya akan terus mengkritisi kalau tidak berjalan baik.

"ADI enggak pernah diajak pembentukan kurikulum, kita tahunya pas uji publik. Kita merasa memiliki itu. Kesiapan pelaksanaan kurikulum ini akan ditangani oleh pusat. Sampai sekarang juga implementasi pelaksanaan belum nampak," katanya.

Dia menambahkan, jika Indonesia ingin maju dan unggul di persaingan global, pendidikan adalah kunci utamanya. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan syarat dasar bagi terbentuknya peradaban yang baik.

"Kebijakan di bidang pendidikan cenderung memihak, mahalnya biaya pendidikan, rendahnya kualitas SDM, kurang fokusnya pemerintah terhadap kebijakan pendidikan yang telah ada," tandasnya.