Kemendikbud belum tetapkan sanksi ke PT Ghalia
Merdeka.com - Proses pendistribusian soal Ujian Nasional (UN) 2013 di wilayah Indonesia Tengah belum rampung dikerjakan PT Ghalia Printing Indonesia selaku pemenang tender. Kendati demikian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) belum menetapkan sanksi tegas untuk percetakan yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat tersebut.
Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) melempar masalah pemberian sanksi tersebut kepada sekretariat panitia. Sebab, proses tender itu sepenuhnya merupakan wewenang sekretariat.
"Tender di Balitbang (Badan Penelitian dan Pengembangan) itu urusan sekretariat," ujar Anggota BSNP, Teuku Ramli Zakaria, saat jumpa pers di Gedung Kemendikbud, Jl Sudirman, Jakarta, Senin (15/4).
Ramli berdalih, proses pelelangan tender sudah dijalankan sesuai dengan Undang-Undang. "Kalau di negara lain itu tidak melalui proses tender tapi dipercayakan secara langsung ke perusahaan," ungkap dia
Selanjutnya, terang Ramli, sebenarnya PT Ghalia sudah memenuhi kriteria perusahaaan yang ditetapkan dalam tender. "PT Ghalia dari segi peralatan cukup mampu. Tapi sampai pengiriman bahan tidak selesai seperti diharapkan," ucap dia.
Ramli menegaskan, soal UN yang belum kunjung tiba di sebelas provinsi di Indonesia Tengah bukanlah menjadi tanggung jawab BSNP. "Tidak secara langsung terlibat BSNP, karena hanya sebagai penyelenggara," tegas dia.
PT Ghalia Indonesia Printing memenangkan tender dengan harga penawaran sekitar Rp 22,48 miliar, dengan jumlah oplah sebesar 106.575.200 untuk 11 provinsi, yaitu; Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, dan Sulawesi Barat.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
TPN Ganjar-Mahfud Perintahkan Pendukung Rekam Bukti Kecurangan Pilpres 2024, Ini Tujuannya
TPN Ganjar-Mahfud Perintahkan Pendukung Rekam Bukti Kecurangan Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaKetum PBNU Desak Gencatan Senjata untuk Menghentikan Konflik di Gaza
"NU sama dengan pemerintah RI menuntut, mendesak gencatan senjata segera," kata Gus Yahya.
Baca SelengkapnyaPengusaha: Pilpres 2024 Satu Putaran Lebih Baik, Hemat Anggaran Pemerintah
Shinta Kamdani menyebut para pengusaha tidak masalah dengan pemilu yang akan dilaksanakan satu putaran maupun dua putaran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ganjar Dilaporkan ke KPK, JK Ungkit Penahanan Mantan Direktur PT Bukaka Sofiah Balfas
JK menyebut laporan tersebut bisa terkait kepentingan politik.
Baca SelengkapnyaTanggapi Kubu Ganjar, Istana: Penyaluran Bansos Tak Ada Hubungan dengan Proses Pemilu
Saat ini banyak rakyat atau keluarga miskin yang membutuhkan bantuan akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok.
Baca SelengkapnyaTPN Ganjar-Mahfud Siapkan Ratusan Ribu Saksi, akan Disebar di TPS
Saat ini TPN Ganjar-Mahfud memiliki lebih dari 800.000 saksi.
Baca SelengkapnyaSerangan Israel ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza Terekam dalam Laporan Langsung Reporter TV
Serangan Israel ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza Terekam dalam Laporan Langsung Reporter TV
Baca SelengkapnyaKetua TPN Ganjar-Mahfud Nilai Banyak Kecurangan Pilpres Secara Terstruktur dan Masif
Tim hukum TPN tengah menelusuri terkait dugaan adanya pelanggaran pada di kontestasi Pemilu 2024 ini dan sedang berlangsung.
Baca SelengkapnyaWaketum Gerindra Tuding Soal Kecurangan, Sekjen PDIP Balas Isu Dugaan Intimidasi
Hasto menyebut kehadiran Ganjar di acara pelepasan PMI sebagai tamu yang diundang
Baca SelengkapnyaKPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Selengkapnya