Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri menyebutkan, sejauh ini belum memutuskan apapun terkait perpanjangan izin Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI). Sehingga, jika ada yang menyebutkan lembaganya menolak, hal tersebut dipastikan kabar hoaks.

Hal ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar, yang menyingkapi maraknya info tersebut di media sosial.

"Soal berita yang tengah viral di Instagram, Youtube maupun media sosial yang menyebutkan Kemendagri tolak perpanjangan izin FPI itu tidak benar alias hoaks," kata Bahtiar, Rabu (10/7).

Dia menuturkan, sejauh ini pihak Kemendagri terus melakukan evaluasi terhadap perpanjangan FPI. Sehingga, belum diketahui hasilnya.

"Hingga saat ini Kemendagri masih melakukan evaluasi," pungkasnya.

Perlu diketahui, sudah memproses Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI) yang sudah habis.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Soedarmo mengatakan, pihaknya akan memproses pengurusan SKT FPI selama 15 hari, dari mulai dimasukan pengajuannya. "Prosesnya 15 hari," ucap Soedarmo.

Saat ditanya kapan waktu pendaftaran dan selesainya proses ini? Soedarmo mengaku lupa. "Nanti saya tanya staf dulu. Pastinya aku lupa," tukas Soedarmo.

Adapun, dia pernah menjelaskan apa saja proses yang dilalui oleh FPI. "Perpanjangan izin mekanismenya sama juga dengan daftar baru, dengan memenuhi beberapa persyaratan yang ditetapkan di UU Ormas. Kemudian nanti akan diverifikasi faktual," jelasnya.

Dia menekankan, yang dimaksud diverifikasi faktual, diantaranya dicek segala persyaratannya. Termasuk masukan dari masyarakat. "Maksudnya dicek, termasuk masukan-masukan dari masyarakat yang harus dipertimbangkan," ungkap Soedarmo.

Reporter: Putu Merta Surya Putra