Merdeka.com - Presiden secara resmi telah memberhentikan Aceng Fikri dari jabatan Bupati Garut. Terkait pemberhentian tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengharuskan DPRD segera menggelar sidang paripurna untuk menetapkan wakil bupati menjadi bupati definitif.

"Setelah diterimanya keputusan Presiden tentang pengesahan pemberhentian, maka sesuai ketentuan Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, maka DPRD harus melakukan sidang paripurna," ujar Juru Bicara Kemendagri Reydonnyzar Moenek di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (27/2).

Donny mengatakan, melalui hasil sidang paripurna itulah DPRD mengusulkan kepada Mendagri melalui gubernur untuk pendefitifkan wakil menjadi bupati. "Soal waktunya ditentukan dalam Badan Musyawarah (Bamus)," terang dia.

Selanjutnya, kata Donny, sidang tersebut perlu diadakan mengingat Keppres hanya menyebutkan tugas wakil bupati sebagai pelaksana tugas (plt). Sehingga, hasil sidang tersebut akan digunakan Mendagri untuk menerbitkan surat keputusan pengangkatan.

Terkait jabatan wakil bupati yang kosong, Donny menjelaskan, posisi tersebut tidak dapat diisi. Sebab, masa pengisian jabatan wakil bupati tidak memenuhi unsur Pasal 131 UU Nomor 8 Tahun 2004.

"Karena harus di atas 18 bulan. Kalau tersisa masa bakti 18 bulan maka wajib diisi jabatan wakil bupatinya," ucap Donny.

Lebih lanjut, Donny menambahkan, Wakil Bupati Garut Agus Ramdani hanya akan bertugas sebagai bupati definitif dalam waktu 1 tahun. "Dia hanya menghabiskan masa bakti selama 1 tahun, sampai nanti masa bakti Aceng habis," pungkas dia.