Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri menyatakan sudah sepakat kembali menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi buat mengawal proses seleksi penerimaan siswa dan siswi baru di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Hal itu dilakukan buat memperbaiki proses pendidikan di lembaga tersebut supaya menghasilkan calon-calon pegawai negeri berintegritas.

Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, langkah menggandeng KPK dalam proses seleksi IPDN supaya iklim kompetisi lebih terbuka. Sebab, selama ini banyak rumor menyatakan sulit masuk IPDN bila tidak memiliki koneksi, apalagi bila harus bersaing dengan anak titipan pejabat daerah, atau tidak menyogok dengan sejumlah uang.

"KPK ikut memonitor. Jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan, jangan sampai ada kuota yang tidak benar, jangan sampai ada proses dalam tanda petik, money politic, dan sebagainya," kata Tjahjo kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/12).

Tjahjo mengakui secara tidak langsung banyak dari pejabat daerah terjerumus melakukan korupsi lantaran ada sebuah hal meleset dalam sistem pendidikan di IPDN. Maka dari itu, dia berharap keterlibatan KPK akan mengubah secara bertahap kualitas calon-calon abdi negara itu.

"Kita ingin terus memperbaiki. Makanya sekarang ini ditata dengan baik sejak dia masuk di IPDN. KPK mulai masuk, ikut membantu menertibkan," ujar Tjahjo.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, mengatakan pelibatan lembaga antikorupsi itu memang penting buat memperbaiki proses dan hasil pendidikan para calon abdi negara. Sebab menurut dia, problem semacam itu bukan hanya terjadi di IPDN. Tapi di lembaga-lembaga pendidikan pemerintah lain khusus buat mencetak para pegawai negeri di berbagai bidang.

"Diharapkan nantinya prosedur di IPDN akan jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Makanya tadi Pak Menteri mengatakan akan dijadikan sebagai wahana mengembangkan karakter mental," kata Adnan.