Kemendagri Ancam Sanksi Daerah Melanggar Protokol Kesehatan saat Pilkada
Merdeka.com - Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, Bahtiar mendorong seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk menindaklanjuti Inpres Nomor 6 Tahun 2020 dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Terutama daerah yang menggelar Pilkada Serentak (Pilkada) tahun 2020.
"Jadi protokol kesehatan itu memang wajib ditegakkan ada Pilkada maupun tak ada Pilkada," kata Bahtiar dalam keterangan tertulis, Rabu (16/9).
Bahtiar menjelaskan, khusus untuk 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada sanksi dari melanggar protokol kesehatan akan berlipat. Hal tersebut kata Bahtiar merujuk pada dua peraturan yaitu Perkada dan aturan dari penyelenggara Pemilu (PKPU dan Peraturan Bawaslu).
"Apalagi di daerah yang Pilkada, hukumnya double di daerah Pilkada itu karena ada peraturan-peraturan yang dibuat oleh Penyelenggara Pemilu untuk mematuhi protokol kesehatan," jelas Bahtiar.
Bahtiar juga kembali mengingatkan agar para bakal paslon membuat pakta integritas secara mandiri. Sehingga kata Bahtiar dapat bertanggung jawab sepenuhnya terhadap diri dan tim sukses apabila melanggar protokol kesehatan.
"Itu dilakukan untuk mengurangi terjadinya potensi penularan Covid-19 lantaran kerumunan massa dan sebagai tanda kesiapan bakal paslon untuk menerima sanksi dari penyelenggara Pilkada, apabila tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan," kata Bahtiar.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bawaslu Pastikan Jerat Pidana Paslon Ucapkan Hinaan, TKN: Sama Sekali Tak Singgung Pak Prabowo
Ancaman pidana itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu)
Baca SelengkapnyaAturan Baru: Pemda Wajib Alokasikan 10 Persen Pajak Kendaraan untuk Bangun Transportasi Umum
Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Baca SelengkapnyaJadi Tersangka, Polisi Pengemudi Alphard Ancam Warga Dijemput Propam dan Ditahan di Sel Khusus
Setelah ditetapkan tersangka, Bripka ED, polisi pengemudi Alphard yang ancam warga ditahan di sel khusus.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Terbukti Pindahkan Perolehan Suara Caleg, Dua Petugas PPK di Lumajang Hanya Diberi Peringatan Keras
Dua petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Lumajang terbukti memindahkan suara caleg. Mereka hanya dijatuhi sanksi peringatan keras.
Baca SelengkapnyaBawaslu Tindak 63 Kasus Pelanggaran Pidana Pemilu
Hal ini dikarenakan penanganan kasus ini mencerminkan upaya untuk mempertahankan integritas Pemilu
Baca SelengkapnyaHeboh Kepala Puskesmas di Palembang Larang Anak Buah Hamil & Wajibkan Terus Kerja Tanpa Istirahat
Kepala puskesmas juga menahan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menjadi hak pegawai.
Baca SelengkapnyaPascakericuhan, Polda Sulsel Jaga Ketat Rekapitulasi Tingkat Provinsi
Pihak yang terlibat kericuhan di Kantor KPU Sinjai juga sudah diamankan dan diperiksa.
Baca SelengkapnyaDPR Minta Ketegasan Pemerintah Pastikan Jadwal PON 2024 karena Bentrok dengan Pilkada Serentak
Dede menilai kepastian regulasi yang mendukung anggaran PON 2024 diperlukan karena menyangkut persiapan dan teknis penyelenggaraan.
Baca SelengkapnyaKPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024 Kemungkinan Setelah Buka Puasa
Dengan adanya agenda rapat pleno dua provinsi terakhir, kemungkinan penetapan Hasil Pemilu 2024 akan dilakukan malam hari.
Baca Selengkapnya