Merdeka.com - Keberadaan konflik berbasis agama seperti kasus penyerangan warga Syiah di Sampang dinilai tidak lepas dari minimnya keterlibatan Kementerian Agama (Kemenag). Beberapa pihak melihat Kemenag justru memandang konflik itu sebagai masalah tidak serius.

"Kementerian Agama tidak memandang persoalan konflik berbasis agama sebagai masalah serius dan cenderung menyederhanakan konflik dari segi administrasi dan pembinaan," ujar Sekjen Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Abdul Waidi, dalam diskusi 'Menyoroti Anggaran Penanganan Konflik di Kepolisian dan Kementerian Agama' yang digelar di Cikini, Jakarta, Kamis (6/9).

Waidi memandang kurangnya perhatian Kemenag disebabkan jumlah anggaran untuk meredam konflik berbasis agama sangat sedikit. Dana tersebut diambilkan dari alokasi anggaran untuk fungsi agama.

"Dana yang dialokasikan untuk fungsi agama hanya Rp 4 triliun. Dari dana itu, sekitar Rp 70,3 miliar dialokasikan untuk mengurangi potensi konflik berbasis agama," kata Waidi.

Selanjutnya, Waidi menyatakan, Kemenag tidak serius menjalankan peran untuk menjamin kebebasan beragama. "Kemenag tidak menjalankan mandat konstitusi untuk bersungguh-sungguh menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara," tegasnya.

Lebih lanjut, Waidi merekomendasikan agar Kemenag memberi perhatian sedikit berlebih pada penanganan konflik berbasis agama dengan menambah alokasi anggaran. "Kemenag harus mengalokasikan dana terutama yang berpotensi tidak efisien untuk mendorong toleransi dan mencegah konflik," pungkas dia.