Merdeka.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan hari ini memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus suap revisi alih fungsi lahan terhadap Gubernur non-aktif Riau, Annas Maamun. Tetapi, ketika ditanya peranannya dalam perkara itu, Menteri Kehutanan 2009-2014 itu enggan membeberkannya.

"Untuk saksi Gubernur Riau Annas Maamun," kata Zulkifli kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (11/11).

Zulkifli enggan menjelaskan ketika disinggung ihwal keterlibatannya dalam persetujuan pemberian revisi izin alih fungsi lahan milik pengusaha Gulat Medali Emas Manurung. Dia hanya menjelaskan alasan mengapa dia berhalangan hadir dalam pemeriksaan kemarin.

"Harusnya kemarin pagi tapi saya kemarin menjadi Irup (Inspektur upacara) tabur bunga di kapal KRI bnanda Aceh di Teluk Jakarta. setelah itu jam 12 final cerdas cermat di MPR bersama Wapres, jadi saya datang pagi ini," ujar politikus Partai Amanat Nasional itu.

Namun, di dalam jadwal pemeriksaan hari ini, Zulkifli malah ditulis diperiksa sebagai saksi dalam perkara suap alih fungsi hutan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Menurut Gubernur Annas selepas diperiksa beberapa waktu lalu, surat permohonan revisi alih fungsi lahan milik Gulat Manurung sudah sampai di meja Menteri Kehutanan, saat itu masih dijabat Zulkifli. Dia bahkan mengaku Zulkifli sudah memberi lampu hijau supaya segera menerbitkan alih fungsi lahan buat sebagian tanah itu.

"Sudah ada dari menteri. Sebagian sudah di izinkan, sebagian belum. Jadi kata menteri waktu itu, 'mana yang rakyat punya itu oke, silakan usul kan saja lagi," kata Annas.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Annas Maamun dan pengusaha Gulat Medali Emas Manurung sebagai tersangka. Keduanya diringkus saat bertransaksi suap di rumah pribadi Annas di perumahan Citra Grand Ciburu, dalam sebuah operasi tangkap tangan.

Sebagai penerima suap, Annas disangkakan dengan Pasal 12 a atau Pasal 12 b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara Gulat Medali Mas Manurung ditengarai sebagai penyuap dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf (a) atau (b) atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20.

Dalam operasi penangkapan itu, tim penyidik berhasil menyita uang uang SGD 156 ribu dan Rp 500 juta, atau setara Rp 2 miliar ditengarai sebagai sogokan dari Gulat buat Annas. KPK juga menyita uang sejumlah USD 30 ribu milik Annas.

Menurut Ketua KPK Abraham Samad, aksi sogok itu dilakukan terkait dengan pengurusan izin alih fungsi lahan dan sebagai ijon proyek di Provinsi Riau. Samad mengatakan, Gulat mempunyai perkebunan kelapa sawit seluas 140 hektar di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Lahan dia, sambung Samad, masuk dalam kategori Hutan Tanaman Industri dan ingin mengubahnya menjadi Area Peruntukan Lainnya.

Samad melanjutkan, tujuan lain pemberian sogokan itu adalah sebagai ijon untuk mendapatkan proyek-proyek akan dilaksanakan di Provinsi Riau. Dia mengatakan yakin duit sogok itu juga sebagai ijon, karena menemukan daftar proyek yang akan dilakukan dalam proyek di Provinsi Riau saat penangkapan.