Merdeka.com - Anggota Komisi II DPR, Jazuli Juwaini , menilai wajar jika seorang politikus mengajak keluarganya untuk berpartisipasi dalam dunia politik. Namun, hal itu harus didasarkan dari pertimbangan kemampuan seseorang untuk terjun ke politik.

"Bapaknya polisi, anaknya jadi polisi, boleh enggak? Boleh saja. Bapaknya DPR, anaknya jadi DPR. Tapi harus mengacu pada kapasitas dan kemampuan," jelas Jazuli di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (10/10).

Meski tak mengatakan secara tegas bahwa dinasti Ratu Atut Chosiyah yang terjadi di Banten tidak berdasarkan kemampuan. Politikus asal PKS ini menyindir jika dalam segi pembangunan, Banten dinilai sangat lambat.

"Kalau mengacu pada kemampuan dan kapasitas kemudian jelas pembangunannya, terasa oleh masyarakat, orang tidak akan komplain. Yang jadi masalah gerak laju pembangunan di Banten itu lambat," tegas dia.

Jazuli menambahkan, jika dinasti yang terjadi di Banten terkesan hanya mementingkan kepentingan pribadi ketimbang rakyat Banten. Terlebih, banyak masyarakat Banten yang masih hidup susah.

"Sehingga orang terkesan kepentingan kelompok dan keluarga yang dikedepankan dibandingkan kepentingan masyarakat. Seperti anak sekolah nyeberang dengan jembatan gantung, jalan rusak," jelas dia mencontohkan.

Dia pun mempertanyakan proses pilkada yang selama ini berjalan di Banten dan menyatakan jika dinasti Ratu Atut berkuasa. Bahkan dia menyebut, masyarakat merasa terancam lewat jalan birokrasi penguasa.

"Orang berdalih semua berjalan proses pemilihan, pertanyaannya proses pemilihan fair atau tidak. Pemilihan akan fair kalau penyelenggaraannya netral, tidak ada tekanan kepada masyarakat, orang diancam lewat birokrasi dan ancaman lewat uang. Kan itu tekanan namanya, yang harusnya tidak terjadi," pungkasnya.