Merdeka.com - Keluarga korban keganasan PKI tahun 1965 yang tergabung dalam Gerakan Nasionalis Patriot Indonesia (GNPI) Blitar, menolak keras peninjauan rekonsiliasi nasional dan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UUKKR), terhadap eks tapol-napol PKI.

Atas penolakan tersebut, mereka mendatangi wali kota dan DPRD Kota Blitar, serta bupati dan DPRD Kabupaten Blitar menyampaikan secara resmi surat penolakan tersebut, Rabu (7/10).

Imam Rofi'i, selaku koordinator GNPI mengatakan rencana rekonsiliasi dan peninjauan UUKKR terhadap eks tapol-napol PKI tersebut bakal membawa dampak terancamnya stabilitas nasional serta kerusuhan di masyarakat bawah.

"Beberapa kali dilakukan dan ujung-ujungnya sama seperti dulu, minta direhabilitasi, minta ganti rugi, minta dihilangkan stigma tapol-napol PKI, berulang seperti itu dan selalu ditolak oleh pengadilan dan MK," ujar Imam.

Beberapa contoh upaya rekonsiliasi dilakukan terhadap eks tapol-napol PKI, namun selalu menemui jalan buntu. Antara lain pada 21 Juli 2005 dilakukan gugatan sidang organisasi eks tapol-napol PKI kepada pemerintah di Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat.

Mereka menuntut lima mantan presiden (Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono) ganti rugi atau kompensasi class action senilai Rp 2,5 miliar.

Hasilnya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena dinilai bukan tanggung jawabnya.

Dan juga pada 7 Desember 2009, tentang yudisial review UUKR yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu juga bertentangan dengan Dasar Negara Republik Indonesia, UUD 45, serta UU No 27 tahun 1999 tentang ancaman stabilitas nasional.