Kelompok sipil bersenjata tak senang ada pos TNI di Papua

Merdeka.com - Keberadaan pos TNI di Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, disinyalir menjadi penyebab serangan terhadap anggota TNI. Para kelompok sipil bersenjata di Bumi Cendrawasih merasa terganggu.

"Di Tingginambut memang ada penempatan pos baru bagi TNI, kelompok ini tidak senang dengan ada 123 pos di tempat itu. Mungkin mereka merasa terganggu kepentingannya," ujar Menko Polhukam Djoko Suyanto di kantornya, Jumat (22/2).

Meski hari ini penembakan kembali terjadi, menurut Djoko, belum ada penambahan pasukan. Saat ini aparat kepolisian bersama anggota TNI masih melakukan penjagaan di sejumlah lokasi.

"Tidak ada penambahan pasukan. Kalau memang nanti perlu peralatan tambahan untuk bantu pengejaran mungkin bisa dilakukan. Operasioanl standarisasi ke depan," katanya.

Mengenai kekuatan kelompok bersenjata itu, menurut Djoko, masih perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Proses pengejaran juga sulit dilakukan karena para pelaku lebih mengetahui situasi di Papua.

"Tembak heli tidak perlu 50, pistol 1 saja cukup. BIN tidak lebih 20, orang asli situ, hidup di situ, kondisi di situ, mereka mampu baca situasi, itu kesulitan adik-adik kita di sana. Kalau mereka koordinasi bisa kena satu sama lain," tuturnya.

Terkait dengan pilkada, Djoko masih belum berani memastikan. "Itu kan salah satu analisa, kejedian di situ kebetulan ada Pilkada dan kemudian kelompok-kelompok itu ada kepentingan. Untuk ditangkap atau tidak perlu bukti yang pas. Harus proporsional dengan bukti-bukti sehingga tidak kontraproduktif," katanya.

Djoko juga meminta agar TNI melakukan evaluasi dengan adanya kejadian tersebut. Selain itu, kewaspadaan terhadap setiap ancaman juga harus ditingkatkan.

"TNI perlu ada evaluasi mendasar. Pertama standar operasi di dalam pos, gimana penjagaan, lakukan kegiatan di luar pos. Ini evalusi ke dalam. Kemudian yang memadai, disesuaikan dengan kerawanan di daerah itu. Di samping itu peningkatan kewaspadaan, di daerah rawan," tandasnya. (mdk/did)