Kekacauan UN 2013 harus dievaluasi

Reporter : Aryo Putranto Saptohutomo | Sabtu, 27 April 2013 15:25




Kekacauan UN 2013 harus dievaluasi
ujian nasional. ©2012 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Kekacauan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA dan SMP tahun ini tidak bisa diabaikan tanpa perubahan. Mengetahui kenyataan UN tingkat SMU di sebelas provinsi diundur lantaran keterlambatan pengiriman soal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan langsung menuai bermacam kritikan.

Dalam Rapat Kerja antara Komisi X DPR RI dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kemarin, menghasilkan beberapa catatan kritis. Misalnya, Mendikbud didesak mempertimbangkan kembali syarat kelulusan dan masuk perguruan tinggi menggunakan hasil UN.

Bahkan anggota komisi juga meminta adanya audit investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam penyelenggaraan UN.

Soal polemik UN, Pengamat Pendidikan Arief Rahman menyarankan kepada pemerintah agar segera membuat penelitian untuk menilai kembali pelaksanaan UN secara menyeluruh. Hal itu penting untuk mengetahui di lini mana saja permasalahan itu terjadi.

"Menurut saya harus ada evaluasi total. Mulai dari DPR, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Standar Nasional Pendidikan, serta Badan Penelitian dan Pengembangan," katanya kepada merdeka.com saat dihubungi lewat telepon seluler, Jumat (26/4).

Arief menjelaskan, kajian ilmiah penting untuk mencari kelemahan sistem pelaksanaan UN. Hasil penelitian itu nanti berguna untuk menguak apakah sisi perencanaan, pencetakan, distribusi soal, atau pelaksanaan UN yang bermasalah.

Berdasar pengalaman, Profesor Arief melanjutkan, pelaksanaan UN saban tahun memang tidak pernah bebas dari noda. Contohnya, ada saja kasus soal ujian tertukar di salah satu sekolah.

"Misalnya soal buat IPA masuk ke berkas IPS. Ini sudah biasa, bahkan dari tahun 1950-an," terangnya.

Ketika persoalan itu muncul, maka pengawas ujian dituntut bertindak cepat membenahi masalah tersebut. Bahkan menurut dia, tahun ini di sekolah-sekolah yang tidak mengalami kendala pelaksanaan UN, sekitar 80 sampai 85 persen tidak bisa menjalani standar operasional prosedur pelaksanaan UN

"Namun, saat saya mengetahui ada provinsi yang pelaksanaan UN-nya mesti diundur, karena soal ujian terlambat, rusak, dan sebagainya, saya bertanya ada apa. Ini kekeliruan apa? Apakah soal perencanaan, pelaksanaan, atau evaluasi?" lanjut Prof. Arief.

Namun demikian, kemelut UN tidak bakal mematahkan semangat para guru di tempat terpencil sekalipun. Guru tetap akan memperbaiki mutu pendidikan. Hanya saja, lanjut dia, ada perasaan di antara para pendidik yang mempertanyakan soal keabsahan soal UN.

"Lain soal jika Ujian Nasional tahun ini memang gagal dilaksanakan. Nah itu bisa saja mencederai semangat para pendidik," ucapnya.

Bagi dia, UN adalah salah satu komponen dari beragam indikator buat mengukur tingkat pendidikan di Indonesia. Menurut dia, mutu pendidikan akan baik jika ditunjang kepemimpinan dan perencanaan yang baik.

[mtf]

KUMPULAN BERITA
# Ujian Nasional

JANGAN LEWATKAN BERITA
Follow tag merdeka.com akan membantu untuk mendapatkan berita yang sesuai preferensi Anda. Misal Anda suka berita Anas Urbaningrum, masukkan email dan Anda hanya akan menerima berita seputar Anas Urbaningrum.

Let's be smart, read the news in a new way.
Tutup
Kirim ke teman Kirim copy ke email saya
Kirim ke

Free Content

  • URL Blog

  • Contoh : merdeka.wordpress.com

  • Email

  • Password


saya setuju menggunakan konten merdeka.com dan mengetahui bahwa merdeka.com tidak menyimpan informasi login saya







Komentar Anda


Be Smart, Read More
Back to the top

Today #mTAG iREPORTER

LATEST UPDATE
  • Posting PR Matematika adik di Facebook, Erfas minta maaf ke guru
  • Di Thailand, mayoritas ikan dijual berasal dari Indonesia
  • LG usung desain retro untuk produk barunya yaitu LG Wine Smart
  • Sky Aviation segera dapat suntikan modal
  • Denda belum bayar, nelayan Jayapura belum dilepas pemerintah PNG
  • Siswa SMA 70 dianiaya senior hingga berdarah-darah di GBK
  • Ditangkap, 6 teroris diduga terlibat penembakan kapolsek di Bima
  • DPRD sarankan Ahok salurkan dana hibah Rp 100 M secara bertahap
  • Ini tayangan anak dan kartun yang masuk kategori bahaya
  • Gaji Rp 6 Juta/bulan, bupati di Papua ini rutin golf di Jakarta
  • SHOW MORE